Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 dalam Memberikan Kepastian Hukum terhadap Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat di Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat

Iqbal, Muhammad (2025) Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 dalam Memberikan Kepastian Hukum terhadap Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat di Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (310kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (419kB)
	Text (BAB IV Penutup) BAB IV Penutup.pdf - Published Version Download (278kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (289kB)
	Text (Tesis Full Text) Tesis Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Fokus kajian diarahkan pada kesenjangan antara norma hukum dan realitas implementasi, khususnya terkait kepastian hukum hak ulayat melalui skema Perhutanan Sosial dan Pendaftaran Tanah. Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan, peluang, serta implikasi hukum dalam mewujudkan keadilan agraria bagi masyarakat hukum adat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini Pertama, Bagaimana Kedudukan Hukum Tanah Ulayat Masyarakat Adat Dalam Kawasan Hutan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012, Kedua, Bagaimana Kendala Hukum Dan Administratif Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Di Kawasan Hutan Pada Nagari Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan bersifat deskriptif analisis, jenis penelitian ini diperoleh melalui data primer dan data sekunder dengan sumber datanya berasal dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dan wawancara. Data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan serta analisis kualitatif. Hasil penelitian ini Pertama, Kedudukan hutan adat dan tanah ulayat atau hak ulayat pada masyarakat hukum adat dalam kawasan hutan negara telah memiliki eksistensi yang lebih kuat setelah lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012. Kedua, kendala dalam pendafaran tanah oleh masyarakat hukum adat di Nagari Air Bangis yaitu, sosialisasi yang tidak masif dilakukan oleh pemerintah sekitar kepada masyarakat, ketidakpercayaan masyarakat hukum adat kepada pemerintah, konflik kepentingan pemegang hak atas tanah dengan masyarakat hukum adat.

Actions (login required)

View Item