PEMENUHAN HAK MASYARAKAT ATAS TANAH DI KOTA PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA (STUDI KASUS TERHADAP PETANI PLASMA DI DAERAH KAMPUNG BARU)

Ririn, Chairany (2025) PEMENUHAN HAK MASYARAKAT ATAS TANAH DI KOTA PEMATANGSIANTAR PROVINSI SUMATERA UTARA (STUDI KASUS TERHADAP PETANI PLASMA DI DAERAH KAMPUNG BARU). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (77kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (399kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (51kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (299kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini memfokuskan pada persoalan lemahnya pengakuan terhadap hak petani plasma atas tanah, khususnya di wilayah perkotaan seperti Kota Pematangsiantar. Hak atas tanah merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam konstitusi, sehingga pemenuhannya menjadi kewajiban negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen hukum. Adapun tujuan penelitian ini, pertama, untuk menganalisis implementasi hak petani plasma atas tanah di Kota Pematangsiantar. Kedua, untuk mengidentifikasi pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam Putusan Nomor 143/G/2022/PTUN.MDN jo. Nomor 87/B/2023/PT.TUN.MDN jo. Nomor 6K/TUN/2024 jo. Nomor 192/PK/TUN/2024 terkait hak petani plasma di daerah Kampung Baru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, implementasi hak petani plasma belum berjalan efektif akibat penghapusan sistem swapraja, tumpang tindih kepemilikan tanah, lemahnya pengakuan administratif, dan ketiadaan peraturan daerah yang mengatur perlindungan petani plasma. Kedua, memperlihatkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan lebih menekankan pada aspek legalitas administratif dibandingkan dengan perlindungan hak konstitusional dan hak asasi petani plasma atas tanah yang mereka kelola. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan regulasi daerah yang secara tegas mengakui eksistensi hak-hak petani plasma sebagai bagian dari hak asasi manusia, sehingga tercapai kepastian hukum dan keadilan sosial. Kata kunci: Implementasi hak, petani plasma, kepastian hukum, Kota Pematangsiantar

Actions (login required)

View Item