AKIBAT HUKUM PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PEMEGANG SAHAM (Studi Putusan Nomor: 196/G/2019/Ptun-Jkt)

Bustari, Muhammad Ilham (2025) AKIBAT HUKUM PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PEMEGANG SAHAM (Studi Putusan Nomor: 196/G/2019/Ptun-Jkt). S2 thesis, Hukum.

	Text Abstrak.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text Pendahuluan.pdf - Published Version Download (8MB)
	Text Kesimpulan dan Saran.pdf - Published Version Download (934kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text Tesis.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (29MB)

Abstract

Perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas di Indonesia harus melalui RUPS, akta notaris, dan pengesahan Kemenkumham. Namun, kasus PT. Optimalah Mineral dalam putusan No. 196/G/2019/PTUN.Jkt menunjukkan bahwa pembatalan perubahan tersebut dapat menimbulkan masalah hukum bagi pemegang saham, menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku. Penelitian ini menggunakan dua rumusan masalah, pertama Bagaimana akibat hukum dari pembatalan Surat Keputusan (SK) pengesahan anggaran dasar terhadap para pemegang saham dalam putusan kasus nomor 196/G/2019/PTUN-JKT? Kedua Bagaimana pertimbangan hukum yang diungkapkan oleh hakim dalam putusan kasus nomor 196/G/2019/PTUN-JKT? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta studi kasus untuk menganalisis konsekuensi hukum yang timbul dari pembatalan SK perubahan anggaran dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatalan SK Kemenkumham dapat berimplikasi pada status hukum pemegang saham, kepemilikan saham, serta hak-hak ekonomi yang melekat pada saham tersebut. Selain itu, pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan menunjukkan adanya pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang berdampak pada perlindungan hukum bagi pemegang saham yang dirugikan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perusahaan dan kenotariatan, serta menjadi referensi bagi notaris, pemegang saham, dan regulator dalam menghadapi permasalahan serupa di masa mendatang.

Actions (login required)

View Item