PENGELOLAAN BARANG PUBLIK MELALUI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN DI KABUPATEN AGAM DIKAITKAN DENGAN PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE

HIDAYAT, RIKI SUMARTA (2012) PENGELOLAAN BARANG PUBLIK MELALUI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN DI KABUPATEN AGAM DIKAITKAN DENGAN PELAKSANAAN GOOD GOVERNANCE. S2 thesis, Universitas Andalas.

Text (Tesis Full Text) S2 Ilmu Hukum 2012 Riki Sumarta Hidayat 1021211039 Ok-.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (29MB)

Abstract

Sistem penyelenggaraan pemerintahan negara merupakan unsur penting dalam suatu negara. maka tidak berlebihan apabila salah satu faktor penentu krisis nasional dan berbagai persoalan yang melanda bangsa Indonesia bersumber dari kelemahan di bidang manajemen pemerintahan, terutama birokrasi, yang tidak mengindahkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). Perumusan masalah dalam thesis ini adalah bagaima proses pengelolaan barang publik melalui PNPM-Mandiri Pedesaan, pemanfaatan barang publik yang sudah diadakan, pengelolaan barang publik yang dibangun melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di kaitkan dengan pelaksanaan Good Governance. Metode penelitian dalam thesis ini menggunakan penelitian hukum sosiologis (socio legal research), jenis dan sumber data terdiri dari dua sumber yakni data primer dan data sekunder, populasi dan sampling dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan program PNPM Mandiri Pedesaan yang ada di tiga Kecamatan di kabupaten Agam. Data dikumpulkan dengan Studi Dokumen, observasi dan wawancara. Hasil dari kegiatan pengelolaan barang publik yaitu pertama, program ini menjawab persoalan mendasar dari masyarakat yaitu menyediakan lapangan kerja bagi rakyat miskin dan sekaligus menambah penghasilan bagi kelompok rakyat miskin. Kedua hasil evaluasi yang dilakukan secara independen menunjukkan program ini telah teruji baik dilihat dari pencapaian tujuannya maupun efisiensinya. Penghematan dari program rata-rata mencapai 56%, artinya proyek yang dibangun dengan program ini berhasil menekan biaya sebesar 56% dibandingkan dengan program serupa yang dibangun oleh pemerintah. Ketiga, program ini berhasil mewujudkan model perencanaan dari bawah atau lebih dikenal dengan perencanaan partisipatif, sehingga mendekatkan antara kebutuhan riil masyarakat dengan program pembangunan nasional. Hasil dari pemanfaatan barang publik yang sudah diadakan oleh PNPM-MPd di Kabupaten Agam ini dari sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 berjumlah 392 kegiatan fisik, sejak mulai penggalian gagasan awal usulan pembangunan dapat dilihat dari prioritas usulan serta nilai manfaat yang diperoleh dari pembangunan tersebut. Nilai manfaat sampai pada pengakuan masyarakat di lokasi kegiatan, mereka lebih yakin dengan dana yang dialokasikan ini dari pada sumber dana lain. Secara prinsip tujuan dan cara kerja PNPM-MPd sebenarnya sudah menganut kepada prinsip (good governance) cara pemerintahan yang baik, kita bisa melihat sejak mulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban kegiatan, semua keputusan diambil berdasarkan keputusan bersama dan dilaksanakan oleh masyarakat iti sendiri. Dan payung hukum yang difasilitasi oleh pemerintah sangat minim sekali untuk di Kabupaten Agam ini hanya kurang dari separoh kegiatan tersebut yang di berikan payung hukumnya baik peraturan daerah tentang sistim pengelolaannya maupun peraturan nagari, hanya yang sifatnya memberikan kontribusi lebih saja terhadap daerah, yang ada peraturan daerahnya maupun peraturan nagarinya. Kesimpulan; sistim pengadaan barang public sangat panjang dan menambah lambatnya proses kegiatan yang ada. Pemanfaatan barang public secara umum sudah memenuhi kebutuhan masyarakat dan pengelolaannyapun sesuai dengan aturan perundang-undangan. Pengelolaan barang publik. kelalaian dalam pengelolaan barang yang telah dibangun bertentangan dengan prinsip good governance yang berakibat merugikan Negara.

Actions (login required)

View Item