PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAН КОТА PADANG DALAM РEМBANGUNAN PASAR RAYA PADANG PASCA GEMPA 30 SEPTEMBER 2009

RAFLES, RAFLES (2012) PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAН КОТА PADANG DALAM РEМBANGUNAN PASAR RAYA PADANG PASCA GEMPA 30 SEPTEMBER 2009. S2 thesis, Universitas Andalas.

Text (FULL TEXT) S2 Ilmu Hukum 2012 Rafles 1021211090 Ok-.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (42MB)

Abstract

Gempa 30 September 2009 telah menghancurkan Pasar Raya Padang sebagai urat nadi perekonomian Kota Padang. Untuk pembangunan kembali terjadinya pro dan kontra antara pihak-pihak dan elemen-elemen masyarakat Kota Padang terhadap pembangunan kembali Pasar Raya Padang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang adalah bahagian dari Pemerintahan Kota Padang dalam pembangunan Kota Padang dari seluruh aspek kehidupan warga kota. DPRD Kota Padang selaku mitra kerja Pemerintahan Kota Padang (walikota bersama SKPD) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kota Padang. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Padang terhadap Pemerintahan Kota Padang adalah bersifat politis, artinya pengawasan DPRD itu melakukan tatap muka dalam rapat-rapat yang dilakukan antara DPRD dengan Pemerintahan Kota Padang. Dalam Penelitian ini dirumuskan permasalahan, (1) Bagaimana fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Padang dalam Pelaksanaan pembangunaan Pasar Raya Padang Pasca Gempa 30 September 2009?; (2) Apa saja Hambatan-hambatan dalam Fungsi Pengawasan DPRD Kota Padang terhadap Pembangunan Pasar Raya Padang Pasca Gempa 30 September 2009?. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian hukum yang menghubungkan antara peraturan perundang-undangan atau norma hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di lapangan. Data utama dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan wawancara. Data sekunder sebagai data pendukung dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi dokumen. Dari Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa, Pertama, Pengawasan DPRD Kota Padang terhadap pelaksanaan pembangunan Pasar Raya Padang Pasca Gempa 30 September 2009 dilakukan oleh Komisi-komisi DPRD Kota Padang. Fungsi Pengawasan tersebut, sebahagian sudah dilakukan oleh DPRD dan sebahagian belum terlaksana karena masih ada kendala yang terjadi. Kedua, Hambatan-hambatan DPRD Kota Padang dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan Pasar Raya Padang Pasca Gempa 30 September 2009 yaitu, secara internal DPRD adalah: faktor politis; faktor peraturan; faktor sumber daya manusia; dan adanya tumpang tindih terhadap fungsi pengawasan, seperti BPK dan BPKP. Dan secara eksternal DPRD yaitu, hambatan yang datang dari pedagang seperti, penempatan kios darurat dan penempatan kembali para pedagang dan hambatan dalam perizinannya.

Actions (login required)

View Item