Pertimbangan hakim dalam penjatehan putusan Rehabilotas bagi Pecandu narkotika dalam rangka Pembaharijan iiekum pidana nasional

Rahmadani, Puji (2016) Pertimbangan hakim dalam penjatehan putusan Rehabilotas bagi Pecandu narkotika dalam rangka Pembaharijan iiekum pidana nasional. S2 thesis, Universitas Andalas.

Text (Tesis Full Text) S2 Pasca Sarjana Hukum 2016 Puji Rahmadani.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Tingkat penyalahgunaan narkotika semakin marak dalam beberapa tahun ke ictabihin. Fiasii proyeksi memperkirakan angka prevalensı penyalahguna narkotika akan meningkat sekitar 2,6 % di tahun 2013. Fakta tersebut di dukung oleh adanya kecenderungan peningkatan angka sitaan dan pengungkapan kasus narkotika. Karena begitu banyaknya kasus narkotika yang terjadi di Negara Indonesia ini, sangat sulit untuk memberlakukan aturan untuk menempatkan pecandu narkotika di panti rehabilitasi dalam hal ini pelaku sekaligus korban tindak pidana. Kasus terhadap penyalahgunaan narkotika seperti ini pernah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang sebagaimana terdapat pada putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 164/PID.B/2012/PN.PDG. Bentuk putusan hakim dalam rehabilitasi bagi pecandu narkotika berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dalam rangka Pembaharuan Hukum Pidana Nasional sebagaimana yang juga diatur dalaım Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, yakni berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Untuk menentukan putusan mengenai perkara pecandu narkotika, hakim akan mempertimbangkan untuk menerapkan ketentuan Pasal 127 (mengatur mengenai sanksi pidana) dan/atau menerapkan ketentuan Pasal 103 (mengatur mengenai sanksi tindakan "rehabilitasi") yang pada akhirnya bermuara kepada keyakinan hakim apakah pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut tepat untuk dikatakan sebagai pecandu yang harus direhabilitasi atau lebih tepat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang harus dipidana penjara yakni dengan berdasarkan hasil keterangan laboratorium yang menyatakan bahwa pelaku tersebut mengalami ketergantungan terhadap narkotika sehingga memerlukan proses perawatan dan/atau pengobatan yang dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi karena merupakan hakikat dari pembaharuan hukum pidana dan selain berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek yuridis hakim juga mempertimbangkan aspek non yuridis untuk menjatuhkan putusan tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkar. atas diri terdakwa secara adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan terdakwa. Oleh karena itu, disarankan pula kepada aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, dan peran pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan hukuın terkait bahaya mengkonsumsi narkotika serta hendaknya hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Actions (login required)

View Item