Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Trasparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Partisipasi Masyarakat

Masdulhak, Masdulhak (2011) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Trasparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Partisipasi Masyarakat. S2 thesis, Universitas Andalas.

Text (Tesis Full Text) S2 Ilmu Hukum 2011 Masdulhak 082121107 Ok-.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (55MB)

Abstract

Negara Republik Indonesia, sebagai negara kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahan menganut asas desentralisasi dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Agar otonomi daerah terlaksana secara efektif dan efisien sesuai kewenangan yang diberikan, maka kepada daerah diberi kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah. Amanat Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi: "Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan"; dan sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU No.32/2004) menyebutkan Pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Actions (login required)

View Item