PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN HUMAN TRAFFICKING MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DALAM BENTUK PEMBERIAN PEMULIHAN DI INDONESIA

Pafita, Wita and Pafita, Wita and Pafita, Wita and Pafita, Wita (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN HUMAN TRAFFICKING MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASINYA DALAM BENTUK PEMBERIAN PEMULIHAN DI INDONESIA. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak Wita.pdf - Published Version Download (765kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (300kB)
	Text (Bab Akhir) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (37kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (187kB)
	Text (Skripsi Full Text) SKRIPSI WITA PAFITA FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Human Trafficking merupakan salah satu bentuk pelanggaran serius terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang terorganisir dan berdampak langsung pada martabat dan kebebasan korban, khususnya perempuan. Perempuan menjadi kelompok paling rentan dalam kejahatan ini karena faktor struktural seperti kemiskinan, ketimpangan gender dan rendahnya Pendidikan, sehingga menuntut adanya sistem perlindungan hukum yang komprehensif termasuk mekanisme pemulihan yang efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama. Pertama Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap perempuan korban human trafficking dalam hukum internasional dan hukum nasional Indonesia? Kedua Bagaimana implementasi perlindungan hukum dalam bentuk pemberian pemulihan terhadap perempuan korban human trafficking di Indonesia? Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yang mana menggunakan data dari wawancara dan studi dokumen, kemudian dianalisa secara analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, pengaturan internasional telah memberikan landasan yang kuat bagi perlindungan perempuan korban human trafficking melalui Universal Declaration of Human Rights 1948, Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children 2000, Convention on The Elimination Of All Forms Discrimination Against Women 1979. Dalam hukum Nasional Indonesia, perlindungan perempuan korban human trafficking diatur melalui UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang merupakan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam praktiknya implementasi masih belum optimal dan menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan kebijakan perlindungan hukum yang lebih terpadu, responsif dan menjamin pemenuhan hak terhadap perempuan korban human trafficking di Indonesia.

Actions (login required)

View Item