FUNGSI LEGISLASI PEMBENTUK UNDANG-UNDANG PADA MASA TRANSISI (LAME DUCK SESSION) PERIODE 2004-2024

Shatila, Refena (2025) FUNGSI LEGISLASI PEMBENTUK UNDANG-UNDANG PADA MASA TRANSISI (LAME DUCK SESSION) PERIODE 2004-2024. S1 thesis, Universitas Andalas padang.

	Text (Cover dan abstrak) COVER & ABSTRAK ( BARU ).pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (Bab 1) BAB 1.pdf - Published Version Download (847kB)
	Text (Bab akhir) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (894kB)
	Text (Daftar pustaka) DAPUS.pdf Download (1MB)
	Text (Skripsi full text) SKRIPSI FULL TEXT SHATILA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Pengaturan kekuasaan legislatif adalah aspek kunci dari pemerintahan demokratis. Masa lame duck, yang merujuk pada periode akhir jabatan presiden sebelum pergantian kepemimpinan, memberikan konteks yang unik dalam dinamika pembuatan undang-undang. Masa lame duck seringkali dimanfaatkan oleh pembentuk undang-undang untuk meloloskan undang-undang “titipan” yang mungkin sulit untuk dilakukan pada situasi politik normal, sehingga undang-undang tersebut tidak dibuat atas kepentingan rakyat yang mana justru merugikan rakyat, dan pada akhirnya menciptakan polemik di masyarakat. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini mencakup dua pokok permasalahan: Pertama, Bagaimana pengaturan fungsi legislasi di masa lame duck?, Kedua, Bagaimana pelaksanaan fungsi legislasi di masa lame duck?. Jenis penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan sejarah (historical approach). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pada masa lame duck, pembuatan undang-undang sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik jangka pendek, serta adanya tekanan dari kelompok kepentingan tertentu. Selain itu, faktor transisi pemerintahan dan keterbatasan waktu menjadi tantangan besar dalam menyusun kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan fungsi legislasi pembentuk undang-undang pada masa lame duck juga menunjukkan adanya kecenderungan penggunaan kewenangan legislasi untuk mengesahkan RUU kontroversial atau strategis yang sulit disahkan dalam situasi politik normal. Diharapkan adanya mekanisme pembatasan fungsi legislasi pembentuk undang-undang pada masa lame duck ini, juga penguatan prinsip transparansi dan partisipasi publik dan peningkatan pengawasan publik, media, serta organisasi masyarakat sipil pada periode lame duck ini.

Actions (login required)

View Item