PEMBUANGAN AIR LIMBAH OLAHAN INSTALASI NUKLIR KE LAUT (Studi Pendekatan Hukum Internasional Terhadap Kebijakan Jepang Pasca Kecelakaan Nuklir Fukushima 2011)

Imelia, Ermanda (2025) PEMBUANGAN AIR LIMBAH OLAHAN INSTALASI NUKLIR KE LAUT (Studi Pendekatan Hukum Internasional Terhadap Kebijakan Jepang Pasca Kecelakaan Nuklir Fukushima 2011). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Abstrak) COVER ABSTRAK.pdf - Published Version Download (424kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) BAB I PENDAHULUAN 1.pdf - Published Version Download (413kB)
	Text (Bab IV) BAB IV.pdf - Published Version Download (228kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA .pdf - Published Version Download (307kB)
	Text (Skripsi Full Text) SKRIPSI IMELIA ERMANDA _removed.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pemanfaatan energi nuklir yang awalnya difokuskan untuk kepentingan militer telah berkembang menjadi sumber energi alternatif melalui Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Perkembangan ini menimbulkan tantangan baru dalam pengelolaan limbah radioaktif, termasuk isu global terkait pembuangan air limbah olahan dari PLTN Fukushima Daiichi ke laut pasca bencana tsunami 2011. Penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama. Pertama, bagaimana pengaturan hukum internasional mengatur pembuangan air limbah olahan instalasi nuklir ke laut. Kedua, bagaimanakah kebijakan Jepang dalam membuang air limbah olahan instalasi nuklir ke laut pasca kecelakaan di Fukushima Daiichi ditinjau dari hukum internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis dengan metode eksploratif untuk mengkaji aspek hukum aktivitas pembuangan limbah ke laut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 192, 194, 207 dan 210 United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS), Pasal 4 London Dumping Convention beserta Protocol, prinsip- prinsip hukum lingkungan internasional seperti no harm, prevention, dan precautionary principle, serta instrument soft law seperti Safety Standards Series No. GSR Part 3 dan General Safety Requirements dari International Atomic Energy Agency (IAEA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan Jepang telah memenuhi standar teknis dan secara formal mengikuti ketentuan hukum internasional, masih terdapat persoalan normatif terkait transparansi, partisipasi publik, dan penerapan prinsip kehati-hatian secara substansial. Selain itu keterbatasan UNCLOS, Konvensi London dan Protokol dalam menyediakan mekanisme pengawasan, penegakan hukum, dan batasan dosis nuklida tertentu seperti tritium menunjukkan perlunya penguatan kerangka hukum internasional untuk menghadapi risiko lingkungan laut di masa depan. Penelitian ini menunjukkan pentingnya pendekatan dalam menilai legalitas tindakan negara dalam konteks aktivitas berisiko tinggi yang melibatkan ketidakpastian ilmiah. Hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi untuk perumusan kebijakan internasional yang lebih responsif terhadap potensi risiko lingkungan laut dari limbah berkadar radioaktif. Kata Kunci: Fukushima Daiichi, Air Limbah Olahan Instalasi Nuklir, Pembuangan Limbah, Hukum Laut

Actions (login required)

View Item