Hutan Nagari Ssebagai Solusi Konflik Kehutanan Antara Masyarakat Adat Dengan Negara : Kasus Hutan Nagari Sungai Buluah

Tamrin, Tamrin (2025) Hutan Nagari Ssebagai Solusi Konflik Kehutanan Antara Masyarakat Adat Dengan Negara : Kasus Hutan Nagari Sungai Buluah. S3 thesis, Sekolah Pascasarjana.

	Text (cover&abstrak) cover&abstrak.pdf - Published Version Download (291kB)
	Text (bab 1) Bab 1.pdf - Published Version Download (403kB)
	Text (bab V) BAB V.pdf - Published Version Download (469kB)
	Text (daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (529kB)
	Text (full disertasi) full disertasi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Abstrak Penelitian ini berangkat dari permasalahan pengelolaan hutan antara tujuan konservasi hutan dengan tujuan pemanfaatan sosial ekonomi. Pertentangan ideologis antara kedua pendekatan tersebut bisa diatasi pemerintah melalui penerapan kebijakan perhutanan sosial, kebijakan perhutanan sosial merupakan bentuk hubungan kemitraan antara pemerintah dengan masyarakat dan sektor swasta untuk tujuan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan konservasi hutan. Hubungan kemitraan ini merupakan salah satu prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang dideklarasikan PBB pada tahun 2020. Perubahan peran pemerintah dari pemilik dalam pengelolaan hutan hutan lindung mengaung beberapa implikasi, diantaranya,;; (1) bantuan pemerintah dalam bentuk penguatan pelaku pasar dan prosesnya mengabaikan tujuan sosial pelestarian lingkungan dari kebijakan perhutanan sosial menimbulkan penyesuaian “illegal” terhadap lingkungan hidup,: (2) terbentuknya akses sumberdaya yang tidak setara mengabaikan partisipasi demokrastis masyarakat lokal dalam pengelolaan lingkungan alam. Penetapan yang seragam secara nasional dalam mengatur penerapan kebijakan perhutanan sosial tidak sejalan dengan budaya masyarakat adat yang memiliki cara tersendiri dalam pengelolaan hutan, serta meminggirkan masyarakat adat dan kurang dihargainya proses pengambilan secara demokratis. Hal ini dapat dijelaskan penerapan pola kebijakan perhutanan sosial di luar Pula Jawa yang terdiri dari kelompok masyarakat adat majemuk yang tidak sejalan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Pulau Jawa. Salah satu bentuk masyarakat adat majemuk tersebut adalah adanya istilah suku, kaum, dan lainnya dalam masyarakat adat Minangkabau di Propinsi Sumatera Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bentuk konflik perhutanan antara masyarakat adat dengan negara di nagari Sungai Buluah serta bentuk solusi konflik melalui pemanfaatan pengelolaan hutan nagari untuk tujuan kesejahteraan sosial ekonomi dan konservasi alam. Berangkat dari permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan, diantaranya; (1) menjelaskan pengelolaan Hutan Nagari sebagai sarana solusi konflik hutan antara masyarakat adat dengan negara melalui peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan hutan adat di Nagari Sungai Buluah sejak penetapan Putusan MK No. 35/2012 tentang Hutan Adat, : (2) menjelaskan pengelolaan Hutan Nagari sebagai sarana solusi konflik hutan dalam pengeolaan hutan adat di Nagari Sungai Buluah melalui pemanfaatan tujuan peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat serta tujuan konservasi hutan sejak penetapan Putusan MK No. 35/2012 tentang Hutan Adat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian adalah Pemerintahan Nagari Sungai Buluah yang mengelola perhutanan ocial melalui skema Hutan Desa (Hutan Nagari) di Propinsi Sumatera Barat, Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Sungai Buluah, serta Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat dua bentuk konflik sebelum dan setelah tahun 2019, sengketa vertikal dan tingkat makro mendominasi, yang berakar dari kebijakan kehutanan negara yang bersifat top-down yang memarginalkan hak adat lokal. Setelah penerapan skema Hutan Nagari, konflik beralih ke tingkat horizontal dan mikro, melibatkan negosiasi intra-komunitas mengenai akses sumber daya. Strategi penyelesaian konflik berkembang sesuai, dari penguatan institusi dan peningkatan partisipasi masyarakat hingga pendekatan pemecahan masalah, menyerah, dan tidak bertindak Strategi ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, mengintegrasikan kesejahteraan ekonomi dan tujuan konservasi. Penelitian ini berkontribusi pada wacana tentang pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan menyoroti sifat adaptif dari mekanisme penyelesaian konflik di lingkungan adat yang pluralistik. Kata Kunci ; Konflik Kehutanan, Perhutanan Sosial, Negara, Masyarakat Adat, Solusi konflik

Actions (login required)

View Item