PERAN ASEAN DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

Qatrunnada, Elysia (2025) PERAN ASEAN DALAM PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN PEREMPUAN DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (513kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (710kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (507kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (708kB)
	Text (Skrips Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Peningkatan signifikan jumlah perempuan yang bermigrasi ke negara-negara Asia Tenggara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga memunculkan tantangan serius dalam perlindungan hak asasi manusia, terutama terkait risiko Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Kasus eksploitasi, penipuan daring, dan pengiriman nonprocedural sering menimpa pekerja migran perempuan, sehingga diperlukan perlindungan berbasis gender dan lintas negara. Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah: (1) Bagaimana peran ASEAN dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran perempuan dari TPPO; (2) Bagaimana implementasi hukum dalam perlindungan terhadap pekerja migran perempuan Indonesia dari TPPO. Tujuan Penelitian yaitu: (1) Untuk mengetahui peran ASEAN dalam memberikan perlindungan terhadap pekerja migran perempuan dari tindak pidana perdagangan orang, dan (2) Untuk mengetahui implementasi hukum dalam perlindungan terhadap pekerja migran perempuan Indonesia dari tindak pidana perdagangan orang. Metode penelitian digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; Pertama, aturan-aturan ASEAN berperan dalam melindungi pekerja migran perempuan melalui Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 9 dalam ASEAN Declaration on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers 2007, Perlindungan korban TPPO pada Pasal 14 ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children 2015, sedangkan perlindungan diatur dalam Pasal 30 huruf (b), Pasal 40 huruf (c), dan Pasal 42 huruf (a) ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers 2017 yang menekankan pentingnya perlindungan menyeluruh, pemberian layanan bantuan, serta upaya pemulihan bagi korban. Kedua, Perlindungan terhadap pekerja migran perempuan di Indonesia diatur pada Pasal 48 UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO mengenai perlindungan korban, sedangkan Pasal 7, Pasal 31, Pasal 34, dan Pasal 35 pada UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), yang mengatur hak, kewajiban, dan mekanisme pelindungan pekerja migran secara komprehensif dan PP No. 59 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan PPMI. Peran ASEAN masih belum efektif walaupun sudah ada instrumen hukum, lembaga bersangkutan, kerja sama antar negara, penetapan standar nasional, dan fasilitasi akses keadilan, karena tidak adanya lembaga penegakan hukum dan pengadilan regional. Sedangkan implementasi hukum di Indonesia telah diratifikasi menjadi aturan-aturan hukum nasional. Kata kunci: Peran ASEAN dan Indonesia, Pekerja Migran Perempuan, Perdagangan Orang, Tindak Pidana, Implementasi

Actions (login required)

View Item