PENGUATAN PENGATURAN PIDANA PELATIHAN KERJA BAGI ANAK BERDASARKAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Nabila, Oktaviani (2025) PENGUATAN PENGATURAN PIDANA PELATIHAN KERJA BAGI ANAK BERDASARKAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (186kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (439kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (241kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (194kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pidana pelatihan kerja merupakan salah satu bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana ini ditujukan sebagai alternatif yang bersifat edukatif dan rehabilitatif dibanding pidana perampasan kemerdekaan. Namun, pengaturannya masih bersifat minimalis karena tidak disertai peraturan pelaksana yang menguraikan bentuk, jenis, maupun mekanisme pelaksanaannya. Kekosongan hukum ini menimbulkan ketidakpastian dan berpotensi menghambat perlindungan hak anak, khususnya dalam mewujudkan asas kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi prinsip utama dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu: (1) Penguatan pengaturan pidana pelatihan kerja bagi anak dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak? dan (2) Urgensi penguatan pengaturan pidana pelatihan kerja bagi anak berdasarkan asas kepentingan terbaik anak?. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan mengenai pengaturan pidana pelatihan kerja yang ada belum mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan optimal bagi anak , serta dalam aspek teknis, seperti ketiadaan standar jenis pelatihan, durasi, serta lembaga pelaksana yang sesuai dengan usia dan kebutuhan anak. Selain itu, pelaksanaan pidana ini belum sepenuhnya merefleksikan asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak dan peraturan perundang-undangan nasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan melalui pembentukan peraturan pelaksana yang jelas dan komprehensif agar pelatihan kerja benar-benar menjadi sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang efektif bagi anak. Kata kunci : Pidana Pelatihan Kerja, Sistem Peradilan Pidana Anak, Asas Kepentingan Terbaik.

Actions (login required)

View Item