PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT

Adria Fathan, Mahmuda (2025) PENGATURAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (142kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (403kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (53kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (263kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Pengaturan tindak pidana penghinaan dalam sistem hukum Indonesia (KUHP dan UU ITE) menimbulkan konflik norma dengan jaminan hak kebebasan berpendapat dalam UUD 1945 Pasal 28 dan Pasal 28E, serta mengenai kepastian hukum Pasal 28D ayat(1). Rumusan pasal yang luas dan ambigu menyebabkan efek gentar (chilling effect) dalam berpendapat sesuai hati nuraninya, sehingga bertentangan dengan konstitusi. Amerika Serikat dijadikan pembanding yang ideal karena memiliki pluralisme dan problematika sosial yang mirip dengan Indonesia. Dalam konteks kebebasan berpendapat Amerika Serikat menunjukkan komitmen terhadap amandemen pertama konstitusinya (First Amandement of Bill of Rights). Hal ini dibuktikan dengan peringkat Amerika Serikat yang meraih posisi ketiga dalam rangking indeks kebebasan berpendapat. Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini, pertama, bagaimanakah konflik norma antara pengaturan tindak pidana penghinaan dengan perlindungan hukum terhadap hak kebebasan berpendapat di Indonesia. kedua, Bagaimanakah hukum Amerika Serikat dalam mengatur keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan tindak pidana penghinaan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan komparatif. Hasil yang ditemukan adalah sebagai berikut: pertama, hukum Indonesia masih belum proporsional menyeimbangkan antara delik penghinaan dan kebebasan berpendapat. Rumusan delik tindak pidana penghinaan bersifat formil tanpa perlu melihat akibat yang ditimbulkan. Rumusan tersebut, sangat luas sehingga menyempitkan ruang kritik bagi masyarakat dan bertentangan dengan konstitusi. Kedua, Indonesia dapat mengambil pelajaran dari keberhasilan sistem hukum Amerika Serikat dalam menyeimbangkan perlindungan hak kebebasan berpendapat dan pengaturan tentang tindak penghinaan. Amerika Serikat melakukan dekriminalisasi atas tindakan penghinaan (defamation) agar diselesaikan melalui hukum perdata. Amerika Serikat memandang hukum pidana sebagai ultimum remedium yang sanksinya tegas dan keras sehingga tidak sebanding dengan tindakan penghinaan. Amerika Serikat memberikan standar pada tindakan yang termasuk defamation unsur niat jahat sebenarnya (actual malice) dan kerugian yang dapat dibuktikan (actual harm). Hukum Pidana dibatasi dapat berlaku hanya pada tindakan penghinaan yang membahayakan keselamatan individu dan negara. Hak kebebasan berpendapat tetap dilindungi selama masih benar substansinya (substansial truth) atau pernyataan hiperbola (rhetorical hyperbole). Terdapat kebutuhan mendesak untuk mereformasi ulang pengaturan delik penghinaan agar tidak bertentangan dengan UUD 1945. Perlu lahirnya peraturan yang lebih berorientasi pada perlindungan hak kebebasan berpendapat dan kerugian nyata yang ditimbulkan dari sebuah ungkapan. Penting untuk memprioritaskan hukum lain untuk menyelesaikan tindak penghinaan karena sejatinya hukum pidana adalah obat terakhir atau ultimum remedium. Kata kunci: Tindak Pidana Penghinaan, Kebebasan Berpendapat, Konflik Norma, Amerika Serikat

Actions (login required)

View Item