PENGATURAN TATA KELOLA INDIKASI GEOGRAFIS DI DAERAH DALAM RANGKA PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS KE-8

Afdal Yusuf, Efi (2025) PENGATURAN TATA KELOLA INDIKASI GEOGRAFIS DI DAERAH DALAM RANGKA PENCAPAIAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS KE-8. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (317kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (415kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (322kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (288kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Indikasi Geografis merupakan salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual komunal yang melekat pada produk dengan kualitas, reputasi, atau karakteristik tertentu yang dipengaruhi oleh faktor geografis wilayah asalnya. Perlindungan terhadap Indikasi Geografis memiliki nilai strategis dalam pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan, karena mampu meningkatkan daya saing produk, melindungi warisan budaya, serta memberdayakan komunitas lokal. Dalam konteks pencapaian Sustainable Development Goals ke-8, tata kelola Indikasi Geografis di tingkat daerah memegang peranan penting. Penelitian ini merumuskan dua pokok permasalahan, yaitu pertama, bagaimana pengaturan tata kelola Indikasi Geografis di daerah dalam rangka pencapaian Sustainable Development Goals ke-8; kedua, bagaimana tantangan tata kelola Indikasi Geografis dalam mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan internasional dalam TRIPs Agreement serta regulasi nasional Undang undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan dasar hukum yang jelas, implementasinya di daerah masih menemui tantangan dalam mencapai Sustainable Development Goals ke-8 yang terdapat dalam lampiran Perpres nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjurtan. Tantangan tersebut meliputi lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan rendahnya kapasitas kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata kelola Indikasi Geografis secara kolaboratif dan partisipatif, dengan mendorong keterlibatan aktif Pemerintah Daerah, Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis, dan pelaku usaha lokal melalui dukungan regulatif, teknis, dan institusional yang memadai. Kata Kunci: Pengaturan; Tata Kelola; Indikasi Geografis; Daerah; Sustainable Development Goals.

Actions (login required)

View Item