Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga pada Usaha Rendang oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Payakumbuh

Reza, Reza Wahyudi (2025) Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga pada Usaha Rendang oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Payakumbuh. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (708kB)
	Text (BAB 1 PENDAHULUAN) BAB 1 PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (631kB)
	Text (BAB IV PENUTUP) BAB IV PENUTUP.pdf - Published Version Download (232kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA_compressed.pdf - Published Version Download (99kB)
	Text (FULL SKRIPSI REZA WAHYUDI) FULL SKRIPSI REZA WAHYUDI.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengawasan perizinan industri rumah tangga pada usaha rendang oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Payakumbuh serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam proses pengawasan tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih banyaknya pelaku usaha rendang di Kota Payakumbuh yang tidak memiliki legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT). Selain itu juga banyak terjadi pelanggaran perizinan berusaha baik pelanggaran teknis maupun pelanggaran administratif serta tidak optimalnya pelaksanaan pengawasan berbasis risiko sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 sebagai perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan sifat deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak DPMPTSP dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan oleh DPMPTSP masih menghadapi berbagai kendala, baik yuridis maupun non-yuridis. Secara yuridis, tidak ada peraturan pelaksana daerah yang mengakibatkan ketidakjelasan mekanisme dan koordinasi pengawasan. Secara non-yuridis, terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia pengawas, minimnya anggaran, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya perizinan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi daerah, peningkatan kapasitas aparatur pengawas, serta optimalisasi koordinasi antar OPD agar pengawasan terhadap usaha rendang sebagai bagian dari industri rumah tangga dapat berjalan efektif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara.

Actions (login required)

View Item