DINAMIKA INTERAKSI AKTOR PADA JARINGAN KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN KASUS STUNTING DI KABUPATEN AGAM

Edo Syahputra Jamal, Edo (2025) DINAMIKA INTERAKSI AKTOR PADA JARINGAN KEBIJAKAN DALAM PENANGANAN KASUS STUNTING DI KABUPATEN AGAM. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (214kB)
	Text (BAB I Pendahuluan) Bab I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (316kB)
	Text (BAB VI Penutup) BAB VI Penutup.pdf - Published Version Download (199kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (212kB)
	Text (Full Tesis) Full Tesis.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (7MB) | Request a copy

Abstract

Stunting masih menjadi isu krusial nasional di Indonesia karena berdampak pada kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang. Meskipun telah dilakukan berbagai intervensi kebijakan, termasuk Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021, prevalensi stunting di Kabupaten Agam tetap tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika interaksi antaraktor dalam jaringan kebijakan penurunan stunting di Kabupaten Agam, dengan fokus pada bagaimana relasi kekuasaan dan fragmentasi kepentingan memengaruhi implementasi kebijakan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus dengan kerangka teori jaringan kebijakan dari Frans van Waarden, yang mencakup tujuh dimensi: aktor, fungsi, struktur, pelembagaan, aturan interaksi, relasi kekuasaan, dan strategi aktor. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan aktor kunci, observasi partisipatif pada forum koordinasi, serta telaah dokumen kebijakan lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan kebijakan di Agam masih berjalan secara sektoral dengan fragmentasi peran antar organisasi perangkat daerah, serta distribusi kekuasaan yang bersifat top-down. Sekretaris Daerah sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) memiliki posisi dominan, sementara pelaksana lapangan seperti bidan desa dan wali nagari memiliki ruang terbatas untuk berperan strategis. Program lintas sektor pun sering kali tumpang tindih dan tidak terintegrasi secara sistemik. Dinamika politik lokal, akses informasi yang tidak merata, dan lemahnya pelembagaan kolaborasi memperburuk efektivitas implementasi kebijakan. Secara teoritis, penelitian ini memperluas penerapan teori jaringan kebijakan dalam konteks kesehatan publik dan pemerintahan desentralistik. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan TPPS, harmonisasi peran aktor, dan kolaborasi lintas sektor yang inklusif. Kebaruan penelitian ini terletak pada sorotan terhadap disintegrasi interaksi aktor dalam jaringan kebijakan, yang masih jarang dikaji dalam studi penurunan stunting.

Actions (login required)

View Item