“ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICE (IED) BERBENTUK PAGER DAN WALKIE-TALKIE SEBAGAI SENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (Studi: Konflik Bersenjata Antara Israel dan Hizbullah di Lebanon Tahun 2024)”

Ikhsan, Syahrezi (2025) “ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICE (IED) BERBENTUK PAGER DAN WALKIE-TALKIE SEBAGAI SENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (Studi: Konflik Bersenjata Antara Israel dan Hizbullah di Lebanon Tahun 2024)”. S1 thesis, Universitas Andalas padang.

	Text (Cover dan abstrak) COVER & ABSTRAK.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab 1) BAB 1.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab akhir) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (485kB)
	Text (Daftar pustaka) DAPUS.pdf - Published Version Download (690kB)
	Text (Skripsi full text) _DRAFT FIX FINAL SKRIPSI PRINT Ikhsan Syahrezi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

Masyarakat sipil dalam konflik bersenjata semakin terancam dengan penggunaan senjata atau jebakan yang menyerupai objek sipil yang mengecoh persepsi terhadap benda sehari-hari sehingga sulit dibatasi penargetannya. Ancaman ini nyata pada ledakan Improvised Explosive Device (IED) berbentuk pager dan walkie-talkie pada 17–18 September 2024 di Lebanon yang menewaskan serta melukai ribuan orang, termasuk warga sipil. Peristiwa ini menimbulkan persoalan hukum terkait legalitas penggunaannya menurut Hukum Humaniter Internasional (HHI). Penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan: (1) bagaimana klasifikasi konflik Israel–Hizbullah di Lebanon; (2) pengaturan penggunaan IED menurut HHI; dan (3) legalitas penggunaan IED berbentuk pager dan walkie-talkie. Dengan metode penelitian hukum normatif, konflik diklasifikasikan sebagai Interntional Armed Conflicts (IAC) sejalan dengan Komentar ICRC atas Common Article 2 Konvensi Jenewa 1949 yang menegaskan IAC berlaku bila terdapat penggunaan kekuatan bersenjata di wilayah negara berdaulat. Klasifikasi ini mendasari penilaian normatif atas prinsip-prinsip HHI, termasuk larangan penderitaan berlebihan dalam Pasal 3(3) Protocol II CCW serta Pasal 7(2) tentang booby-traps dan other devices. Analisis menunjukkan pelanggaran pembedaan karena serangan mengenai kombatan dan sipil; pelanggaran proporsionalitas karena kerugian insidental jauh melampaui keuntungan militer; serta pelanggaran kehati-hatian akibat tiadanya verifikasi target maupun peringatan. Serta terdapat pelanggaran larangan penderitaan berlebihan, terbukti dari banyaknya cedera permanen. Terakhir, penyamaran pager dan walkie-talkie sebagai alat komunikasi sipil membuktikan pelanggaran Pasal 7(2) Protocol II CCW.

Actions (login required)

View Item