ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUAT NOTARIS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN.Cbi)

Seprianatha, Irsan (2025) ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUAT NOTARIS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN.Cbi). S2 thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (178kB)
	Text (BAB I) BAB I (2).pdf - Published Version Download (484kB)
	Text (BAB IVKESIMPULAN DAN SARAN) BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.pdf - Published Version Download (103kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA (1).pdf - Published Version Download (249kB)
	Text (THESIS FULL) THESIS IRSAN SEPRIANATHA ; 2320123018.pdf - Published Version Download (1MB)

Abstract

Notaris berwenang dalam membuat akta otentik sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Kewenangan yang melekat pada Notaris dalam pembuatan akta otentik juga tidak akan lepas dari tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya. Notaris dalam melaksanakan kewenangannya dalam pembuatan akta otentik wajib untuk berpedoman kepada Undang-Undang Jabatan Notaris. Pada perkara Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi Penggugat menggugat Tergugat dikarenakan Tergugat telah membuat Akta Nomor 344 Tentang Pernyataan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham yang dimana isi dari akta tersebut tidak sesuai dengan kehendak para pihak atau Penggugat serta meminta majelis hakim untuk menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad). Rumusan masalah: (1) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam pembuatan akta otentik? (Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN. Cbi) (2) Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat Notaris? (Studi kasus putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 46/Pdt.G/2023/PN. Cbi). Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, untuk mendapatkan data sekunder digunakan sumber data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunderteknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan, teknik analisis data adalah analisis yuridis. Hasil Penelitian (1) Pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan bahwasanya Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menggunakan Pasal 1365 KUHPerdata tanpa menyertakan UUJN merupakan pertimbangan yang kurang komprehensif. Penggunaan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai payung hukum terhadap perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi para pihak dengan menyertakan UUJN dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum terkait Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan Tergugat. Dengan meyertakan aturan yang bersifat khusus dalam hal ini UUJN, dapat memberikan pertimbangan hakim yang lebih relevan dengan permasalahan yang dihadapi terkait dengan ketentuan, kewajiban, dan larangan yang telah dilanggar oleh Tergugat sebagai Notaris dalam melaksanakan kewenangannya. (2) Notaris bertanggungjawab secara perdata terhadap pelanggaran yang dilakukannya dengan adanya Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Cbi yang menyatakan bahwa Akta Nomor 344 yang dibuat oleh Tergugat sebagai Notaris dinyatakan batal disebabkan adanya perbedaan isi akta dengan kehendak para pihak sehingga menyebabkan kerugian bagi para pihak. Notaris juga dapat dijatuhi tanggung jawab secara pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran pemalsuan surat serta juga dapat diberikan tanggung jawab administrasi melalui Majelis Pengawas.

Actions (login required)

View Item