PERUBAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK GUNA USAHA USAHA(HGU) PERKEBUNAN SAWIT

Azhari, Nadya Rahmi (2025) PERUBAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP HAK GUNA USAHA USAHA(HGU) PERKEBUNAN SAWIT. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (cover dan abstrak) cover dan abstrak (2).pdf - Published Version Download (12MB)
	Text (Bab I) Bab I.pdf - Published Version Download (220kB)
	Text (Bab IV) Bab IV.pdf - Published Version Download (218kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (536kB)
	Text (skripsi full) skripsi full (2).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (16MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini menganalisis implikasi perubahan peruntukan ruang dari perkebunan menjadi permukiman terhadap status HGU perkebunan sawit di Kabupaten Batu Bara. Di Kabupaten Batu Bara, setidaknya 3.668 hektar lahan perkebunan sawit terdampak perubahan RTRW yang menyebabkan ketidaksesuaian peruntukan lahan dengan HGU yang ada. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang HGU. Penelitian ini mengidentifikasi tiga rumusan masalah utama: bagaimana perubahan tata ruang memengaruhi status hukum HGU perkebunan sawit di Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara? Bagaimana pendaftaran Hak baru setelah perubahan HGU di Kabupaten Batu Bara? Dan bagaimana Implikasi Perubahan Hak dari HGU ke HGB/Hak Pakai? Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi dokumen dan wawancara. Hasil dari penelitian berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 18 Tahun 2021, HGU yang tidak sesuai dengan RTRW harus disesuaikan menjadi HGB atau Hak Pakai dengan kewajiban pemegang HGU menyerahkan minimal 20% luas lahan kepada negara. Analisis kasus PT Socfin Indonesia dan PT PN III menunjukkan bahwa melalui mekanisme Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), sebagian besar lahan dapat dipertahankan fungsi perkebunnya, namun terdapat lahan yang harus diubah status haknya. Proses perubahan HGU menjadi HGB atau Hak Pakai mengikuti prosedur administratif yang ketat dengan jangka waktu sama dengan sisa HGU. Implikasi dari perubahan Hak ini dapat dilihat dari segi yuridis, sosial-lingkungan serta bagi pemilik HGU sendiri. Kata Kunci : Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, RTRW.

Actions (login required)

View Item