Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Bangun Guna Serah (BGS) Antara Pemerintah Kabupaten Kampar Dengan PT. Makmur Permata Putra Dalam Pembangunan Plaza Bangkinang

Azman, Tascha Laudya (2025) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Bangun Guna Serah (BGS) Antara Pemerintah Kabupaten Kampar Dengan PT. Makmur Permata Putra Dalam Pembangunan Plaza Bangkinang. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover Skripsi.pdf - Published Version Download (10MB)
	Text (BAB I (Pendahuluan)) BAB I (Pendahuluan).pdf - Published Version Download (436kB)
	Text (BAB IV (Penutup)) BAB IV (Penutup).pdf - Published Version Download (257kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (293kB)
	Text (SKRIPSI FULL) FINAL SKRIPSI.pdf - Published Version Download (10MB)

Abstract

Pemerintah Kabupaten Kampar berupaya untuk melakukan modernisasi dalam mengembangkan pasar Inpres Bangkinang menjadi pusat ekonomi rakyat yang kompetitif. Akan tetapi, terdapat keterbatasan anggaran untuk pembangunan dan pengelolaan secara mandiri. Maka, Pemerintah Kabupaten Kampar melakukan kerjasama dengan pihak swasta sebagai investor, dalam hal ini PT. Makmur Permata Putra melalui skema perjanjian kerja sama Bangun Guna Serah (BGS) dalam pembangunan Pasar Inpres Bangkinang menjadi Plaza Bangkinang, namun dalam pelaksanaannya terjadi wanprestasi. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana kedudukan hukum para pihak, bagaimana pelaksanaan, serta bagaimana akibat hukum yang timbul akibat terjadinya wanprestasi, dalam perjanjian kerja sama Bangun Guna Serah (BGS) antara Pemerintah Kabupaten Kampar dengan PT. Makmur Permata Putra dalam pembangunan Plaza Bangkinang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, menggabungkan analisis dokumen perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan data lapangan melalui wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kedudukan hukum para pihak bersifat sederajat (koordinasi) karena perjanjian BGS antara Pemerintah Kabupaten Kampar dengan PT. Makmur Permata Putra melalui hubungan hukum privat. Pada pelaksanaan perjanjian, terjadi wanprestasi oleh Pemerintah Kabupaten Kampar yang tidak menertibkan pedagang kaki lima di sekitar Plaza Bangkinang dan wanprestasi dari PT. Makmur Permata Putra karena tidak membayar kontribusi tahunan. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyawarah dan pemberian surat teguran, namun penyelesaian hukum tetap diperlukan apabila wanprestasi berlanjut. Penelitian ini merekomendasikan agar kontrak perjanjian kerja sama merumuskan lebih rinci mengenai pengawasan berkala dan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan konkret guna menjamin kepastian hukum dan terlaksananya kewajiban masing-masing pihak sesuai perjanjian.

Actions (login required)

View Item