NETRALITAS PRODUK JURNALISTIK PERUSAHAAN PERS YANG DIMILIKI OLEH POLITISI DI INDONESIA

Nisa, Hani Olivia (2025) NETRALITAS PRODUK JURNALISTIK PERUSAHAAN PERS YANG DIMILIKI OLEH POLITISI DI INDONESIA. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Skripsi Oca_Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (374kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Skripsi Oca_Bab 1.pdf - Published Version Download (332kB)
	Text (Bab IV Penutup) Skripsi Oca_Bab 4.pdf - Published Version Download (244kB)
	Text (Daftar Pustaka) Skripsi Oca_Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (258kB)
	Text (Skripsi Full Text) SKRIPSI FULL OCA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Indonesia tidak membedakan kepemilikan perusahaan pers oleh politisi.Ketentuan kepemilikan perusahaan pers oleh politisi secara eksplisit belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu: pertama, bagaimana fenomena dan pengaruh kepemilikan perusahaan pers oleh politisi terhadap netralitas produk jurnalistik; dan kedua, bagaimana desain ideal pengaturan kepemilikan perusahaan pers di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan analisis deskriptif kualitatif yang bersumber dari data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan; pertama,fenomena kepemilikan perusahaan pers oleh politisi di Indonesia berpotensi menyebabkan bias pemberitaan yang mengakibatkan adaya konflik kepentingan, keadaan ini secara simultan menghasilkan degradasi atas independensi karya jurnalistik yang berimplikasi pada terganggunya fungsi pengawasan oleh ekosistem pers di Indonesia. Kedua, desain kepemilikan perusahaan pers oleh politisi dapat diatur dengan pembatasan hingga derajat ketiga. Kepemilikan perusahaan pers oleh politisi dapat dibatasi hak asasinya melalui penerarapan konsep derogable rights. Berdasarkan hasil pembahasan, penulis menyarankan organisasi pers mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi agar menafsirkan kembali melalui cara juducial review mengenai kepemilikan perusahaan pers dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Actions (login required)

View Item