ANALISIS RELASI KEDUDUKAN DAN FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DITINJAU DARI TEORI CHECK AND BALANCES

Nick NAbiel, Muhammad (2025) ANALISIS RELASI KEDUDUKAN DAN FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DITINJAU DARI TEORI CHECK AND BALANCES. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (135kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (270kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (90kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (137kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Kedudukan DPRD, dalam kerangka negara kesatuan haruslah dilihat sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif namun tetap memiliki kemandirian dalam menyelenggarakan kewenangannya di pemerintahan daerah. Adanya prinsip checks and balances memiliki fungsi untuk mencegah penyalahgunaan dari cabang-cabang kekuasaan, seperti adanya penyalahgunaan dalam tujuan dan kompromi politik tertentu. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diteliti dalam skripsi ini yaitu pertama, bagaimana kedudukan dan fungsi Pemerintah Daerah dengan DPRD? Kedua, bagaimana cara mengimplementasikan teori “Check and Balances” terhadap hubungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif mengkaji kajian-kajian bahan hukum berupa Undang- undang, serta buku-buku yang relevan dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), mencakup semua perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dan memberikan gambaran deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, DPRD dapat menerapkan Check and Balances dengan meningkatkan fungsi pengawasan kepada Pemerintah Daerah selain itu penyelenggaraan check and balances dapat dilihat dalam bidang legislasi dan anggaran sesuai fungsi DPRD. Fungsi pengawasan DPRD sebagai pencerminan kehidupan demokrasi di daerah, yang harapannya adalah sebagai sarana check and balances dalam pemerintahan daerah. Namun sejauh ini pengawasan DPRD belum dijalankan secara efektif, mengingat bahwa DPRD juga merupakan bagian dari pemerintahan daerah. Kedua, implementasi teori Check and Balances antara DPRD dengan Pemereintahan Daerah beserta jajarannya dimaksudkan agar terciptanya good governanance di segala sektor pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah (Kepala Daerah) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRD) yang bekerja atas dasar kemitraan dan bukan membawahkannya satu sama lainnya. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa Fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran yang ada dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2014 merupakan pedoman bagi DPRD untuk memerankan fungsinya sebagai lembaga perwakilan rakyat di tingkat lokal, sehingga dapat terbangun dinamika check and balances dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jadi dapat disimpulkan bahwa walaupun Check and Balances tidak bisa diterapkan di daerah, pada dasarnya Check and Balances itu sendiri sudah terdapat pada fungsi yang dimiliki DPRD selaku legislator pada tingkat daerah.

Actions (login required)

View Item