PELAKSANAAN PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI PERSEROAN TERBATAS DI KOTA PEKANBARU

Ramadhan Nelson, Nelvan (2025) PELAKSANAAN PENERAPAN PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI PERSEROAN TERBATAS DI KOTA PEKANBARU. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover Abstrak) COVER DAN ABSTRAK Nelvan ok.pdf - Published Version Download (220kB)
	Text (Bab I) BAB I(6).pdf - Published Version Download (433kB)
	Text (Bab Akhir/Penutup) BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.pdf - Published Version Download (175kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA(12).pdf - Published Version Download (328kB)
	Text (Full Tesis) FULL TESIS Nelvan Ramadan Nelson OK.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji bentuk pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari Perseroan Terbatas Di Kota Pekanbaru. Penggunaan status Beneficial Ownership (BO) sering dimanfaatkan untuk kegiatan pencucian uang melalui perusahaan, dengan cara menyamarkan identitas pemilik sebenarnya melalui berbagai hubungan tertentu. Sementara itu, tuntutan global terhadap transparansi BO semakin menguat dan telah menjadi tren di banyak negara. Adapun rumusan masalah, pertama Bagaimana pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari Perseroan Terbatas oleh notaris di Kota Pekanbaru?, kedua Apakah hambatan dalam pelaksanaan penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari Perseroan Terbatas di Kota Pekanbaru? Dan Bagaimana akibat hukum bagi korporasi yang tidak menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat dari Perseroan Terbatas di Kota Pekanbaru? Penelitian ini mengadopsi metode yuridis empiris. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa penerapan prinsip mengenali Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) oleh notaris merupakan strategi penting dalam meningkatkan transparansi, mencegah praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip ini tidak hanya memperkuat peran notaris sebagai pejabat umum, tetapi juga menuntut adanya akuntabilitas dan kehati-hatian dalam melayani pengguna jasa. Hal ini sejalan dengan kewajiban yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017, serta berbagai peraturan pelaksana terkait. Hambatan dalam Pelaksanaan prinsip mengenali Pemilik Manfaat dalam struktur korporasi Perseroan Terbatas (PT) menghadapi sejumlah tantangan, baik yang bersifat struktural, administratif, maupun teknis. Hambatan-hambatan ini menjadi kendala dalam upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Adapun implikasi hukum bagi korporasi yang tidak melaksanakan prinsip tersebut, khususnya bagi Perseroan Terbatas, berupa sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketentuan ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 22 dan 23 Permenkumham Nomor 2 Tahun 2025 tentang Verifikasi dan Pengawasan Pemilik Manfaat Korporasi. Jenis Sanksi Administratif Teguran Tertulis, Pencantuman dalam Daftar Hitam (Blacklistt) Informasi perusahaan diumumkan secara terbuka sebagai bentuk sanksi administratif dan Pemblokiran Akses AHU Online Perseroan yang diblokir tidak dapat melakukan perubahan anggaran dasar. Kata Kunci: Pelaksanaan, Pemilik Manfaat ,Perseroan Terbatas .

Actions (login required)

View Item