PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DHARMASRAYA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERTANAHAN

Naufal Ryaz, Ariman (2025) PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DHARMASRAYA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERTANAHAN. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (144kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (366kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (192kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (203kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Perselisihan tanah di Kabupaten Dharmasraya merupakan isu krusial yang sering kali disebabkan oleh ketidakjelasan batas-batas tanah, pembagian warisan yang tidak terdokumentasi, dan minimnya sertifikat resmi yang memicu saling klaim kepemilikan. Ironisnya, sebagian besar masyarakat kurang memiliki pemahaman hukum, sehingga cenderung melihat litigasi sebagai satu-satunya jalur penyelesaian , padahal BPN telah menyediakan kerangka hukum non-litigasi seperti mediasi.Rumusan Masalah : 1. Bagaimana Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Dharmasraya Dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan? 2. Bagaimana Solusi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Dharmasraya Dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan Ketika Para Pihak Tidak Sepakat?. Dalam penyusunan penelitian hukum ini jelas penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis Sosiologis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, Peran BPN Kabupaten Dharmasraya dalam penyelesaian sengketa pertanahan sangat sentral, mencakup mediasi, pendampingan teknis, dan edukasi hukum melalui tahapan gelar awal, verifikasi lapangan, dan forum dialog. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Riswandi, dalam tiga tahun terakhir (2022-2024), BPN menangani 4 kasus pada tahun 2022, tidak ada kasus pada tahun 2023, dan 4 kasus pada tahun 2024. Meskipun BPN berupaya menciptakan solusi win-win dan telah menjalankan seluruh tahapan mediasi, tidak ada kasus yang tuntas melalui mediasi formal selama periode tersebut. Ketidaktuntasan ini disebabkan oleh ego klaim, ketidakpatuhan pihak terkait, dan benturan antara hukum adat dan formal. Namun, peran BPN tetap fundamental sebagai pencipta ruang dialog legal, fasilitator data objektif, penjaga stabilitas sosial, edukator hukum, serta penghubung antara hukum formal dan adat. Kedua, Solusi BPN Kabupaten Dharmasraya saat mediasi gagal meliputi pelimpahan ke Kerapatan Adat Nagari (KAN) untuk tanah ulayat dan rekomendasi jalur litigasi sebagai opsi terakhir. Kolaborasi dengan KAN dilakukan karena legitimasi moral dan sosial lembaga adat ini dalam membujuk masyarakat agar menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan. Fungsi KAN dan Ninik Mamak sebagai mediator adat, penjaga kearifan lokal, dan penyelesai sengketa tanah ulayat/warisan adat sangat krusial, dan mereka dapat mempengaruhi masyarakat melalui daya bujuk kuat serta penekanan pada keharmonisan komunitas. Namun, efektivitas kolaborasi ini masih terhambat oleh ego klaim, tumpang tindih regulasi, dan kurangnya kesepahaman antara hukum formal dan adat. Seluruh proses penanganan sengketa dicatat secara transparan Kata Kunci : Peran, Badan Pertanahan Nasional, Sengketa Pertanahan

Actions (login required)

View Item