PRAKTIK JUAL BELI OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER DI KOTA PADANG DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN

Nur, Ain lubis (2025) PRAKTIK JUAL BELI OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER DI KOTA PADANG DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN. S1 thesis, Universitas Andalas padang.

	Text (Cover dan abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (521kB)
	Text (Bab 1) BAB 1.pdf - Published Version Download (495kB)
	Text (Bab akhir) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (346kB)
	Text (Daftar pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (339kB)
	Text (Skripsi full text) SKRIPSI FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Penjualan obat keras tanpa resep dokter merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Kesehatan, yang secara tegas menyatakan bahwa obat keras hanya dapat diperoleh dengan resep dari dokter. Pada praktik dilapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara regulasi dengan kenyataan, dimana masyarakat dapat dengan mudah memperoleh obat keras di sarana pelayanan kefarmasian tanpa melalui diagnosis medis yang jelas. Kondisi ini menimbulkan potensi risiko terhadap keselamatan pasien, terutama ketika tidak disertai dengan informasi yang memadai dari apoteker atau tenaga kefarmasian terkait penggunaan obat yang bersangkutan. Perumusan masalah adalah 1) Bagaimana peran Dinas Kesehatan Kota Padang dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap praktik jual beli obat keras tanpa resep dokter di Kota Padang; 2) Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Padang dalam mencegah transaksi jual beli obat keras tanpa resep dokter. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang dan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) terhadap praktik penjualan obat keras tanpa resep dokter. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Menggunakan data primer melalui wawancara dengan instansi terkait dan apoteker, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang relevan. Dari hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan; 1) Dinas Kesehatan telah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap apotek dan toko obat akan tetapi pengawasan dan pembinaan tersebut belum efektif; 2) Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Padang juga telah melakukan upaya untuk mencegah transaksi obat keras dengan melakukan pengawasan terhadap apotek dan toko obat serta juga telah melakukan pembinaan secara berkala kepada apoteker,tenaga kerja kefarmasian serta masyarakat umum untuk meningkatkan pengetahuan terhadap perolehan dan penggunaan obat keras, meskipun pengawasan telah dilakukan secara rutin, fokus pengawasan masih bersifat umum dan belum menyentuh secara khusus pada aspek distribusi obat keras. Untuk mewujudkan kepatuhan terhadap hukum kesehatan dan perlindungan konsumen, diperlukan penguatan strategi pengawasan serta pembinaan yang lebih kontekstual dan menyentuh akar permasalahan di masyarakat.

Actions (login required)

View Item