Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Bekerja Pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Padang

Sari, Chindi Atika and Sari, Chindi Atika and Sari, Chindi Atika and Sari, Chindi Atika (2025) Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas Untuk Bekerja Pada Badan Usaha Milik Daerah Kota Padang. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Bab I Pendahuluan) BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (208kB)
	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak .pdf - Published Version Download (395kB)
	Text (Bab Akhir (Penutup/Kesimpulan)) Bab Akhir.pdf - Published Version Download (61kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (136kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh kesempatan kerja di Badan Usaha Milik Daerah Kota Padang. Dalam ranah Hukum Ketenagakerjaan, penyandang disabilitas memiliki hak yang setara untuk mendapatkan pekerjaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Namun, implementasi ketentuan tersebut di lapangan dinilai belum optimal. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, pertama, bagaimana pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas untuk bekerja pada BUMD Kota Padang? Kedua, bagaimana pengawasan terhadap pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas untuk bekerja pada BUMD Kota Padang?. Penelitian ini menerapkan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan berbagai pihak terkait, seperti Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang, sejumlah BUMD, dan perwakilan penyandang disabilitas. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk bekerja di BUMD Kota Padang belum terlaksana sama sekali. Berdasarkan temuan lapangan dan wawancara, meskipun peraturan telah mewajibkan BUMD untuk mempekerjakan minimal 2% tenaga kerja penyandang disabilitas, implementasinya masih belum mencapai target yang diharapkan. Pengawasan yang dilakukan oleh UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Sumbar dalam pemenuhan kuota penyandang disabilitas dalam bekerja di BUMD adalah pengawasan preventif, yaitu berupa pengawasan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum, seperti melakukan sosialisasi kepada pihak penyandang disabilitas yang ingin memasuki dunia kerja. Cara tersebut dinilai belum efektif dalam mencapai pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas untuk dapat bekerja di BUMD Kota Padang.

Actions (login required)

View Item