Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

Finasti, Savira (2025) Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (267kB)
	Text (BAB I Pendahuluan) BAB I Pendahuluan.pdf - Published Version Download (846kB)
	Text (BAB VI Penutup) BAB VI Penutup.pdf - Published Version Download (229kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (239kB)
	Text (Tugas Akhir Full Text) Tugas Akhir Full Text.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pada DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh reformasi birokrasi perizinan berusaha di Indonesia, yang mengalami transformasi signifikan dari pendekatan berbasiskan izin konvensional menuju sistem perizinan berusaha yang didasarkan pada tingkatan risiko usaha. Pendekatan ini memungkinkan pelaku usaha untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) dan izin lainnya sesuai tingkatan risiko usaha mulai dari tingkatan rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, dengan teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data. Teori implementasi kebijakan yang digunakan adalah teori implementasi Merilee S, Grindle yang diukur melalui dua variabel yaitu Content of Policy (Isi Kebijakan) dan Context of Implementation (Lingkungan Implementasi). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat telah mampu menerapkan kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko yang mengklasifikasikan kegiatan usaha berdasarkan tingkatan risiko usaha. Dalam pelaksanaannya, pelayanan perizinan berusaha sudah menunjukkan kemajuan secara signifikan dalam memberikan kemudahan perizinan bagi pelaku usaha meskipun, dari segi sumber daya, masih diperlukan peningkatan kualitas pelayanan perizinan guna meningkatkan efisiensi, transparasi, dan kemudahan dalam proses perizinan berusaha berbasis risiko.

Actions (login required)

View Item