PERBANDINGAN KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN ANTARA LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM MINANGKABAU DI SUMATERA BARAT DENGAN MAJELIS RAKYAT PAPUA DI PAPUA SEBAGAI LEMBAGA ADAT TERTINGGI DAERAH

Islamiati, Islamiati (2025) PERBANDINGAN KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN ANTARA LEMBAGA KERAPATAN ADAT ALAM MINANGKABAU DI SUMATERA BARAT DENGAN MAJELIS RAKYAT PAPUA DI PAPUA SEBAGAI LEMBAGA ADAT TERTINGGI DAERAH. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (624kB)
	Text (BAB 1 Pendahuluan) BAB 1 Pendahuluan.pdf - Published Version Download (302kB)
	Text (BAB V) Penutup.pdf - Published Version Download (190kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (284kB)
	Text (Skripsi Full Text) SKRIPSI FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Keberadaan lembaga adat di berbagai daerah di Indonesia tidak dapat terlepas dari perkembangan politik lokal dan nasional. Peran dan fungsi lembaga adat dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, khususnya perbandingan antara dua entitas adat yang memiliki karakteristik unik dan signifikan. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau dengan sistem adatnya dan Majelis Rakyat Papua sebagai representasi adat yang diakui dalam kerangka otonomi khusus, yang menawarkan perspektif menarik untuk dikaji. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah Pertama, Bagaimana Kedudukan dan Kewenangan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam sistem hukum di Indonesia? Kedua, Bagaimana Peran Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam Pengambilan Kebijakan Pemerintahan di Daerah Sumatra Barat dan Papua? dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Hasil dari pembahasan menunjukkan Pertama, LKAAM adalah lembaga adat yang diakui secara konstitusional (Pasal 18B ayat (2) UUD 1945) dengan fungsi sosial-budaya, koordinatif dan konsultatif, tetapi tanpa kekuatan hukum yang mengikat secara formal. Sebaliknya, MRP memiliki landasan hukum yang kuat melalui UU Otonomi Khusus Papua, memberikan kewenangan formal dan mengikat dalam kebijakan publik, khususnya perlindungan hak-hak masyarakat adat Papua. Kedua, LKAAM bertindak sebagai badan konsultatif yang memberikan masukan berdasarkan nilai-nilai adat Minangkabau, namun pengaruhnya terbatas karena tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara formal. Sementara itu, MRP memiliki kekuatan kelembagaan dan hukum yang lebih luas, dengan kewenangan verifikasi dan persetujuan dalam kebijakan-kebijakan strategis, sehingga pengaruhnya dalam struktur pemerintahan formal jauh lebih signifikan, terutama dalam melindungi hak-hak dan identitas Masyarakat Adat Papua.

Actions (login required)

View Item