ANALISIS POLAPENJATUHAN PIDANADAN DISPARITAS PIDANA DALAM PERKARATINDAK PIDANAPENCABULAN DAN PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK OLEH ANGGOTAMILITER DI PENGADILAN MILITER (Studi di Pengadilan Militer I-03 Padang)

MHD, FARUQ ANRUSFI (2025) ANALISIS POLAPENJATUHAN PIDANADAN DISPARITAS PIDANA DALAM PERKARATINDAK PIDANAPENCABULAN DAN PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK OLEH ANGGOTAMILITER DI PENGADILAN MILITER (Studi di Pengadilan Militer I-03 Padang). S1 thesis, Universitas Andalas padang.

	Text (Cover dan abstrak) COVER & ABSTRAK.pdf - Published Version Download (897kB)
	Text (Bab 1) BAB 1.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab akhir) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (101kB)
	Text (Daftar pustaka) DAPUS.pdf - Published Version Download (391kB)
	Text (Skripsi full text) SKRIPSI FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Tindak Tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak merupakan persoalan serius yang terus meningkat meskipun Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 telah memperberat ancaman pidananya. Namun, dalam praktiknya masih sering ditemukan disparitas dalam putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pola penjatuhan pidana serta disparitas putusan dalam perkara pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak di Pengadilan Militer I-03 Padang.Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat deskriptif-analitis, menggunakan pendekatan kasus dan undang-undang, serta bersumber dari data sekunder yang diolah melalui teknik editing dan coding. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesalahan penerapan hukum dalam dua perkara, yaitu Putusan Nomor 92-K/PM.I-03/AD/VIII/2018 dan Nomor 41-K/PM.I-03/AD/V/2022. Dalam putusan tersebut, terdakwa divonis berdasarkan Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) UUPA (membujuk anak melakukan perbuatan cabul), padahal fakta perbuatan lebih tepat dikualifikasikan sebagai pemerkosaan terhadap anak. Dari sisi modus, pidana lebih berat dijatuhkan pada terdakwa yang menggunakan pemaksaan. Faktor riwayat hidup dan kondisi sosial-ekonomi juga memengaruhi, di mana terdakwa dengan masa pengabdian lebih lama di TNI justru menerima hukuman lebih berat, termasuk denda yang tidak proporsional dengan penghasilan pokok. Dampak terhadap korban dan status sosial terdakwa (misalnya hubungan keluarga dengan korban) turut menjadi pertimbangan dalam pemberatan hukuman. Disparitas signifikan tampak dalam beratnya pidana penjara, besaran denda, dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Pemecatan dinilai subjektif karena tidak adanya pedoman jelas mengenai kelayakan terdakwa untuk dipecat, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Penelitian ini merekomendasikan agar majelis hakim lebih cermat dalam menerapkan asas hukum pidana, disusun pedoman pemidanaan yang terukur, serta mendorong agar perkara pidana umum yang melibatkan anggota militer diperiksa di pengadilan negeri

Actions (login required)

View Item