EKSEKUSI PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN BARAT

FAJAR, ILHAM (2025) EKSEKUSI PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI PASAMAN BARAT. S2 thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

	Text (COVER & ABSTRAK) COVER NASKAH TESIS ILHAM FAJAR.pdf - Published Version Download (3MB)
	Text (BAB I) BAB I NASKAH TESIS ILHAM FAJAR.pdf - Published Version Download (18MB)
	Text (BAB IV) BAB IV NASKAH TESIS ILHAM FAJAR.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (NASKAH TESIS) NASKAH TESIS ILHAM FAJAR.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (50MB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA NASKAH TESIS ILHAM FAJAR.pdf - Published Version Download (1MB)

Abstract

Eksekusi pidana pembayaran uang pengganti merupakan instrumen strategis dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Tujuan utama dari pidana ini adalah memastikan bahwa pelaku korupsi tidak memperoleh keuntungan dari perbuatannya dan bahwa negara mendapatkan penggantian atas kerugian yang timbul. Meskipun kerangka hukum yang mengatur mekanisme ini telah tersedia secara normatif, eksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat masih menghadapi sejumlah tantangan substantif dan administratif yang berdampak pada efektivitasnya. Untuk mempelajari lebih lanjut permasalahan dalam tesis ini adalah: 1)Bagaimanakah eksekusi pidana pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Pasaman Barat? 2) Apakah kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Pasaman Barat dalam eksekusi pidana pembayaran uang pengganti pada perkara tindak pidana korupsi? 3) Bagaimanakah upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Pasaman Barat agar pidana pembayaran uang pengganti dalam perkara tindak pidana korupsi dapat di eksekusi? Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis yang bersifat deskriptif dengan metode analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi pidana pembayaran uang pengganti secara umum telah dilaksanakan tetapi belum optimal sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan kemampuan ekonomi terpidana, ketiadaan aset yang dapat dieksekusi, serta lambannya penyesuaian terhadap status barang rampasan setelah kewajiban pembayaran uang pengganti dipenuhi. Permasalahan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara amar putusan dan implementasi eksekusi berdasarkan kondisi konkret di lapangan. Untuk mengatasi hal tersebut, kejaksaan melakukan penyitaan sejak tahap penyidikan, pemblokiran aset untuk menekan kepatuhan terdakwa, serta koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung guna memperoleh kepastian hukum. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan eksekusi pidana pembayaran uang pengganti di wilayah Kejaksaan Negeri Pasaman Barat berjalan dengan pendekatan yang adaptif, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan aset, ketidakmampuan ekonomi terpidana, dan ketidaktepatan administrasi. Meskipun demikian, kejaksaan telah melakukan berbagai upaya optimalisasi. Keberhasilan eksekusi tidak hanya mencerminkan penegakan hukum, tetapi juga kontribusi terhadap pemulihan kerugian negara secara nyata. Kata kunci: Eksekusi, Pidana, Uang Pengganti, Korupsi, Kejaksaan, Pemulihan Keuangan Negara

Actions (login required)

View Item