ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERAKIBAT PERBUATAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

YOFIRSTA, ROVA (2025) ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERAKIBAT PERBUATAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. S2 thesis, UNIVERSITAS ANDALAS.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER TESIS ROVA YOFIRSTA.pdf - Published Version Download (824kB)
	Text (BAB I) BAB I TESIS ROVA YOFIRSTA.pdf - Published Version Download (626kB)
	Text (BAB V) BAB V TESIS ROVA YOFIRSTA.pdf - Published Version Download (328kB)
	Text (NASKAH TESIS) TESIS ROVA YOFIRSTA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA TESIS ROVA YOFIRSTA.pdf - Published Version Download (306kB)

Abstract

Indonesia sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang melimpah memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin lingkungan hidup yang sehat bagi setiap warga negara, sesuai amanat Pasal 28H UUD 1945. Namun, krisis lingkungan akibat kerusakan yang meluas dan dampak pemanasan global menuntut langkah serius dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hukum lingkungan memegang peranan krusial sebagai instrumen yuridis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran atau perusakan lingkungan. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) secara historis telah menjadi garda terdepan dalam sistem hukum lingkungan Indonesia, berfungsi sebagai alat perencanaan preventif dan prasyarat perizinan usaha. Penelitian ini mengkaji AMDAL sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan yang berpotensi menimbulkan tindak pidana lingkungan, khususnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). UU Cipta Kerja disinyalir telah mengubah fungsi preventif AMDAL, dari yang sebelumnya merupakan syarat utama perizinan menjadi sekadar syarat tambahan, serta menggeser pendekatan berbasis izin menjadi pendekatan berbasis risiko. Pergeseran ini, yang juga diiringi dengan isu pelemahan sanksi pidana lingkungan, menimbulkan kekhawatiran akan komitmen negara terhadap mandat konstitusional perlindungan lingkungan. Status inkonstitusional bersyarat UU Cipta Kerja semakin menambah ketidakpastian hukum. Melalui pendekatan normatif-yuridis, penelitian ini akan menganalisis perubahan regulasi lingkungan dalam UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksananya (PP Nomor 22 Tahun 2021) dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Fokus kajian adalah pada urgensi dan efektivitas AMDAL dalam mengendalikan kerusakan dan pencemaran lingkungan, serta implikasinya terhadap potensi timbulnya tindak pidana lingkungan dalam kerangka hukum yang baru. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai dampak perubahan legislasi terhadap perlindungan lingkungan hidup di Indonesia dan mengidentifikasi potensi celah hukum yang dapat memperburuk krisis lingkungan. Kata Kunci : AMDAL, Pencemaran dan Perusakan, serta Tindak Pidana Lingkungan.

Actions (login required)

View Item