Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Oleh BKAD Kabupaten Sijunjung

Fadhilah, Ishlah (2025) Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Oleh BKAD Kabupaten Sijunjung. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (346kB)
	Text (Bab 1 Pendahuluan) Bab 1 Pendahuluan.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab VI Penutup) Bab VI Penutup.pdf - Published Version Download (227kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (230kB)
	Text (Skripsi full text) Skripsi Full Ishlah Fadhilah_2010843020.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan, Pedesaan dan Perkotaan yang dilaksanakan oleh BKAD Kabupaten Sijunjung berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021. Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya Peraturan yang mengatur tentang PBB-P2 yaitu Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2021 tetapi masih rendahnya kepatuhan wajib Pajak serta minimnya sosialisasi, dan pemuktahiran data objek pajak. Penelitian ini menggunakan metode dan desain penelitian deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Pemilihan informan dengan teknik purposive sampling dan teknik keabsahan data yang peneliti gunakan yaitu triangulasi sumber. Untuk menganalisis, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yaitu oleh Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn yang terdiri dari 6 variabel yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik serta disposisi implementor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Sijunjung masih belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan tersebut belum dapat terpenuhi secara utuh. Pada variabel standar dan sasaran kebijakan, tujuan dari kebijakan belum tercapai sepenuhnya karena indikator keadlian belum terpenuhi. Variabel sumber daya manusia masih terdapat kekurangan dari segi kuantitas begitupun dari segi sumber daya non manusia. Komunikasi dan koordinasi antar organisasi sudah berjalan dengan baik. Karakteristik agen pelaksana sudah berjalan dengan baik. Demikian juga dengan disposisi para pelaksana yang mendukung dan memahami pelaksanaan kebijakan tersebut. Pola hubungan birokrasi di internal pelaksana sudah berjalan dengan baik. Kondisi sosial dalam implementasi kebijakan ini dapat dilihat dari respon masyarakat ada yang patuh dan ada yang tidak patuh dalam membayar pajak. Pada variabel ekonomi masih belum mendukung secara optimal. Pada indikator kondisi politik sudah berjalan dengan baik, namun masih belum maksimal untuk dukungan dari elit politik.

Actions (login required)

View Item