PENGAWASAN TERHADAP USAHA PERTAMINA SHOP (PERTASHOP) DI KOTA PADANG

Septiami, Putri (2025) PENGAWASAN TERHADAP USAHA PERTAMINA SHOP (PERTASHOP) DI KOTA PADANG. S1 thesis, Universitas Andalas padang.

	Text (Cover dan abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab 1) BAB I.pdf - Published Version Download (609kB)
	Text (Bab akhir) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (646kB)
	Text (Daftar pustaka) DAPUS.pdf - Published Version Download (759kB)
	Text (Skripsi full text) SKRIPSI FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Pertamina Shop (Pertashop) sebagai bagian dari upaya distribusi energi skala kecil yang diinisiasi oleh pemerintah pusat melalui PT. Pertamina (Persero). Meskipun program ini bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap bahan bakar minyak (BBM) di wilayah perdesaan, dalam praktiknya terjadi ketimpangan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam aspek perizinan dan pengawasan operasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengkaji norma hukum yang berlaku serta pelaksanaannya di lapangan melalui wawancara dengan Dinas Energi dan Sumber daya Mineral (ESDM) Provinsi Sumatera Barat, dan Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Padang, serta pelaku usaha Pertashop. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Padang hanya menjalankan fungsi administratif terbatas, seperti pemberian izin lokasi, pengurusan dokumen PBG dan SLF, tanpa kewenangan substantif dalam evaluasi teknis maupun pemberian sanksi. Sementara itu, kewenangan pengawasan dan perizinan usaha niaga BBM sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Pusat melalui Kementerian ESDM, BPH Migas, dan Pertamina. Ketidakhadiran peran aktif Badan Pengatur di tingkat lokal menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap aspek keselamatan, distribusi energi, dan kepatuhan teknis Pertashop. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi, kejelasan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, serta peningkatan koordinasi lintas sektor guna menciptakan pengawasan yang lebih efektif, responsif, dan sejalan dengan prinsip desentralisasi dalam sistem pemerintahan.

Actions (login required)

View Item