PENGATURAN PENGENDALIAN SAMPAH PLASTIK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL (Studi: Implementasi Oleh Pemerintah Kota Padang)

Salsabila, Prescilia (2025) PENGATURAN PENGENDALIAN SAMPAH PLASTIK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL (Studi: Implementasi Oleh Pemerintah Kota Padang). S1 thesis, Universitas Andalas padang.

	Text (Cover dan abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (2MB)
	Text (Bab 1) BAB I.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab akhir) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (104kB)
	Text (Daftar pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (373kB)
	Text (Skripsi full text) SKRIPSI FULL TEXT OK.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

Sampah plastik merupakan isu global yang mendesak karena berdampak pada kesehatan manusia dan pencemaran lingkungan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Sustainable Development Agenda 2030 dalam Resolusi Majelis Umum No. A/RES/70/1 menetapkan target untuk pengurangan sampah plastik secara global yaitu Sustainable Development Goals (SDGs) tujuan ke-12 dan 14, serta dalam Amandemen Konvensi Basel Tahun 2019 dalam (Lampiran II, VIII, dan IX). Indonesia sebagai penghasil sampah plastik terbanyak, memerlukan pengaturan hukum yang komprehensif dari tingkat internasional hingga lokal. Kota Padang, sebagai ibu kota Sumatera Barat menghasilkan 647 ton sampah/hari, dari jumlah tersebut 19,84% merupakan sampah plastik. Rumusan masalah yang dikemukakan sebagai berikut: (1) Bagaimana pengaturan pengendalian sampah plastik ditinjau dari hukum internasional dan hukum nasional? (2) Bagaimana implementasi pengendalian sampah plastik oleh Pemerintah Kota Padang? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif empiris dan pendekatan penelitian yaitu statute approach dan conceptual approach. Data dikumpulkan melalui metode studi kepustakaan, studi lapangan, dan web sourcing. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat hukum internasional diatur melalui Amandemen Konvensi Basel tahun 2019, (Lampiran II, VIII, dan IX) dan SDGs tujuan ke-12 dan 14. Dalam hukum positif Indonesia pengaturan pengendalian sampah plastik telah diintegrasikan dalam UndangUndang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen. Di tingkat lokal, Kota Padang menerapkan Peraturan Walikota Padang No 36 Tahun 2018 tentang Pengendalian Penggunaan Kantong Belanja Plastik. Namun, implementasinya menghadapi tantangan yaitu rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan ketersediaan alternatif kantong ramah lingkungan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dengan tingkat kepatuhan pelaku usaha terutama di pasar tradisional, sehingga terdapat kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan.

Actions (login required)

View Item