PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA PADANG TAHUN 2024

PUTRI, TRISNA SEPTYAN (2025) PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA PADANG TAHUN 2024. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover & Abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (262kB)
	Text (BAB I) BAB 1 PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (241kB)
	Text (BAB Penutup) BAB PENUTUP.pdf - Published Version Download (141kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (192kB)
	Text (SKRIPSI FULL) bundle ukuran kecil warna oren.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan prinsip fundamental dalam menjaga profesionalisme birokrasi serta menjamin penyelenggaraan Pilkada yang jujur dan adil, sesuai amanat Pasal 2 huruf F Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Namun faktanya pelanggaran netralitas ASN selalu terjadi termasuk di Pilkada Kota Padang Tahun 2024, sehingga dibutuhkan pengawasan yang optimal. Penghapusan KASN melalui Pasal 70 ayat (3) UU ASN menimbulkan perubahan terhadap sistem pengawasan dan penegakan netralitas ASN. Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu; (1) bagaimana pengawasan netralitas ASN pada Pilkada setelah KASN dihapuskan, dan (2) bagaimana penanganan terhadap hasil pengawasan netralitas ASN di Pilkada Kota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan sifat deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Padang dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca penghapusan KASN, fungsi pengawasan netralitas ASN dialihkan kepada BKN. Hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan oleh kepala daerah yang mencalonkan diri dalam Pilkada karena tidak adanya lembaga pengawas yang independen. Kemudian dalam tingkatan kota Padang, Bawaslu Kota Padang berperan dalam menerima laporan, melakukan klarifikasi, serta merekomendasikan pelanggaran ke instansi terkait. Sementara itu, BKPSDM Kota Padang menangani aspek pembinaan dan penjatuhan sanksi dengan cara melakukan kajian dan menganalisis pelanggaran untuk kemudian diteruskan pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Namun demikian, ditemukan ketidaksesuaian dalam hal penjatuhan hukuman disiplin atas pelanggaran netralitas ASN di Kota Padang.

Actions (login required)

View Item