PEMENUHAN HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PADANG

Rahmat, Sumarman (2025) PEMENUHAN HAK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I PADANG. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (201kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (335kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (170kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (301kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Konvensi Hak Anak (KHA), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Regulasi-regulasi ini mengedepankan prinsip-prinsip utama, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Balai Pemasyarakatan (Bapas) memiliki peran sentral dalam memastikan prinsip-prinsip tersebut terwujud, dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Namun, dalam implementasi pemenuhan hak-hak tersebut seringkali menghadapi tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah utama: Pertama, bagaimana Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang? Kedua, bagaimana Konsep Ideal dari Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Balai Pemasyarakatan? Untuk mengkaji permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini berupaya menganalisis kesenjangan antara hukum dalam peraturan (das sollen), yang tercantum dalam berbagai undang- undang terkait, dengan kenyataan yang terjadi dalam praktik sosial di lapangan (das sein), khususnya di lingkungan Bapas Kelas I Padang. Pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak ABH di Bapas Kelas I Padang telah berupaya mengacu pada UU SPPA, yang meliputi hak atas pendampingan, penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) untuk diversi dan persidangan, serta program bimbingan. Meskipun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya ideal karena adanya kendala seperti keterbatasan sumber daya, koordinasi antar-aparat penegak hukum yang perlu dioptimalkan, serta tantangan dalam proses reintegrasi sosial anak. Kedua, konsep ideal pemenuhan hak ABH seharusnya tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif, dengan menempatkan keadilan restoratif dan kepentingan terbaik anak sebagai pusat dari segala tindakan. Konsep ini menuntut adanya sinergi yang kuat antara Bapas, keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pemulihan dan perkembangan anak. Berdasarkan penelitian ini adalah meskipun Bapas Kelas I Padang telah menjalankan fungsinya sesuai regulasi, masih terdapat jurang antara amanat hukum dan implementasi di lapangan. Untuk mencapai konsep ideal, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sinergi antar pemangku kepentingan, dan perubahan paradigma penanganan ABH yang berorientasi penuh pada keadilan restoratif dan pemulihan.

Actions (login required)

View Item