Menata PKL di Pantai Padang: Kajian Implementasi Kebijakan Penataan PKL dan Dampaknya terhadap PKL

Destriya, Annisa (2025) Menata PKL di Pantai Padang: Kajian Implementasi Kebijakan Penataan PKL dan Dampaknya terhadap PKL. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (COVER DAN ABSTRAK) COVER..pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (414kB)
	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Download (217kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) DAFTAR PUSTAKA..pdf - Published Version Download (215kB)
	Text (SKRIPSI FULL TEXT) FULL SKRIPSI.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan wisata Pantai Padang telah menjadi bagian integral dari aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Namun, PKL memunculkan persoalan baru berupa kemacetan, masalah kebersihan, serta penurunan kualitas estetika kawasan wisata. Pemerintah Kota Padang merespons kondisi tersebut melalui kebijakan penataan dan relokasi PKL dengan tujuan menjaga ketertiban, meningkatkan kenyamanan wisatawan, dan mempertahankan daya tarik pariwisata. Kebijakan ini menimbulkan dinamika sosial, khususnya karena bagi PKL, keberadaan ruang berjualan bukan sekadar sumber pendapatan, tetapi juga terkait dengan hubungan sosial dan identitas mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi serta dampak kebijakan penataan PKL di Pantai Padang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dilaksanakan di Pantai Padang. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan PKL, pemerintah daerah, Satpol PP, dan masyarakat, serta dilengkapi dengan observasi lapangan dan studi dokumen. Analisis dilakukan dengan pendekatan anthropology of policy yang memandang kebijakan sebagai arena sosial tempat berlangsungnya relasi kuasa, negosiasi, resistensi, dan adaptasi, sehingga kebijakan tidak semata-mata dilihat sebagai instrumen teknis, melainkan juga sebagai proses sosial dan budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan fasilitas di lokasi relokasi, komunikasi kebijakan yang tidak merata, serta resistensi PKL karena kekhawatiran kehilangan pelanggan. Bagi pemerintah, kebijakan dipahami sebagai upaya menata ruang publik, sedangkan bagi PKL lebih dipersepsikan sebagai penggusuran yang berdampak pada penurunan pendapatan dan terganggunya jaringan sosial-ekonomi. Penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan penataan PKL tidak dapat dilepaskan dari konteks relasi kuasa dan negosiasi antara aktor-aktor terkait. Oleh karena itu, disarankan adanya kebijakan partisipatif yang mampu menyeimbangkan keteraturan ruang publik dengan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat kecil.

Actions (login required)

View Item