PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MANGROVE SEBAGAI EKOSISTEM BLUE CARBON DALAM MITIGASI PERUBAHAN IKLIM

Ihsani, Vielzakia (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MANGROVE SEBAGAI EKOSISTEM BLUE CARBON DALAM MITIGASI PERUBAHAN IKLIM. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (491kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (293kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (535kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (354kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

carbon dengan potensi besar dalam penyerapan dan penyimpanan karbon sehingga berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim. Kapasitas serapan karbon mangrove lebih tinggi dibandingkan vegetasi lain karena termasuk hutan lahan basah. Namun, secara global, luasan mangrove terus menurun akibat aktivitas antropogenik seperti konversi lahan, deforestasi, dan pencemaran. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan dan pelestarian ekosistem mangrove. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana perlindungan hukum terhadap mangrove sebagai ekosistem blue carbon dalam hukum internasional?; (2) Bagaimana perlindungan mangrove sebagai ekositem blue carbon dalam hukum nasional?. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun belum terdapat instrumen internasional yang secara khusus mengatur perlindungan mangrove, beberapa instrumen memberikan dasar hukum penting. Deklarasi Stockholm Prinsip 1, 2, 6, dan 21 memberikan landasan normatif, sedangkan UNFCCC Pasal 4 dan 5 menempatkan mangrove sebagai bagian dari carbon sink, yang diperkuat dalam Paris Agreement 2015 melalui Pasal 5 serta mekanisme REDD+. Konvensi Ramsar 1971 juga menjadi dasar perlindungan lahan basah termasuk mangrove, diperkuat Resolusi XIII.14 COP Ramsar 2018 yang menekankan pengelolaan berkelanjutan ekosistem pesisir blue carbon. Di Indonesia, perlindungan mangrove diatur melalui berbagai regulasi, antara lain UU Kehutanan, UU Pesisir Pasal 35, dan UU PPLH, serta peraturan turunan seperti Perpres No. 73/2012, Perpres 120/2020, Perpres 98/2021, dan PP 27/2025. Meski regulasi cukup banyak, implementasi masih menghadapi kendala seperti lemahnya koordinasi antar lembaga, tumpang tindih kewenangan, minimnya perencanaan terpadu, dan rendahnya penegakan hukum lingkungan. Kata Kunci: Mangrove, Blue Carbon, Perubahan Iklim, Mitigasi Perubahan Iklim

Actions (login required)

View Item