PENERAPAN PENJATUHAN PIDANA MINIMUM KHUSUS TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PUTUSAN HAKIM

Kalicya, Glorya (2025) PENERAPAN PENJATUHAN PIDANA MINIMUM KHUSUS TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PUTUSAN HAKIM. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover Abstrak) COVER ABSTRAK GLORYA.pdf - Published Version Download (239kB)
	Text (Bab I) BAB I GLORYA.pdf - Published Version Download (405kB)
	Text (Bab Akhir/Penutup) BAB V GLORYA.pdf - Published Version Download (213kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAK1 GLORYA.pdf - Published Version Download (336kB)
	Text (Tesis Full) TESIS FULL GLORYA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika mengancam pelaku dengan pidana penjara minimum khusus selama 4 (empat) tahun, tetapi dalam penerapan putusan, para terdakkwa dijatuhi pidana di bawah ancaman pidana minimum khusus tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu, pertama, bagaimana penerapan penjatuhan pidana minimum khusus terhadap tindak pidana narkotika dalam putusan Hakim ? dan kedua, apa dasar pertimbangan Hakim yang menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus terhadap perkara tindak pidana narkotika ? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder yang didukung dengan data empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, penerapan penjatuhan pidana minimum khusus terhadap tindak pidana narkotika dalam putusan Hakim mengalami disparitas karena tuntutan ancaman pidana minimum khusus menurut Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika diterapkan Penuntut Umum, tetapi dalam putusan, berdasarkan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika, para terdakwa oleh Hakim dijatuhi pidana penjara lebih ringan daripada tuntutan, dengan dasar pertimbangan Hakim bahwa para terdakwa menggunakan narkotika untuk konsumsi pribadi, urine positif metamfetamina, tidak tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika, barang bukti berjumlah kecil, dan tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Walaupun demikian, para terdakwa tetap harus dipidana, tanpa mempertimbangkan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika agar dapat direhabilitasi, karena tidak layak dipertimbangkan sebagai pecandu atau penyalah guna narkotika, karena tidak menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, tetapi memang karena kesadaran dan keinginan sendiri mengkonsumsi narkotika. Kata Kunci : Pidana Minimum Khusus; Putusan Hakim; Tindak Pidana Narkotika

Actions (login required)

View Item