KEDUDUKAN HUKUM PUTUSAN MORATORIUM ASING TERHADAP PENOLAKAN PKPU DALAM CROSS-BORDER DEBT RESTRUCTURINGS (STUDI PUTUSAN NOMOR 245/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA JKT.PST)

Salsadilla, Thalia (2025) KEDUDUKAN HUKUM PUTUSAN MORATORIUM ASING TERHADAP PENOLAKAN PKPU DALAM CROSS-BORDER DEBT RESTRUCTURINGS (STUDI PUTUSAN NOMOR 245/PDT.SUS-PKPU/2021/PN.NIAGA JKT.PST). S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Skripsi Thalia_Cover & Abstrak.pdf - Published Version Download (797kB)
	Text (BAB 1 (Pendahuluan)) Skripsi Thalia_BAB I (1).pdf - Published Version Download (509kB)
	Text (BAB IV (Penutup)) Skripsi Thalia_BAB IV.pdf - Published Version Download (239kB)
	Text (Daftar Pustaka) Skripsi Thalia_DAFTAR PUSTAKA (1).pdf - Published Version Download (367kB)
	Text (Tugas Akhir Fulltext) Skripsi Thalia Fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan kepailitan merupakan mekanisme hukum yang banyak ditempuh pelaku usaha dalam menghadapi krisis finansial. Dalam konteks globalisasi, hubungan bisnis tidak lagi terbatas secara nasional, melainkan meluas ke transaksi lintas negara. Kondisi ini menimbulkan tantangan baru, khususnya terkait pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing, termasuk putusan moratorium dari pengadilan negara lain. Penelitian ini mengkaji bagaimana kedudukan hukum putusan moratorium asing dalam perkara PKPU di Indonesia dan kaitannya dengan kewenangan pengadilan niaga melalui studi kasus Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 245/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang melibatkan konflik yurisdiksi antara putusan moratorium Pengadilan Tinggi Singapura terhadap PT Pan Brothers Tbk dan permohonan PKPU oleh PT Bank Maybank Indonesia di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, moratorium diatur secara implisit dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, khususnya Pasal 222, dan berlaku setelah ditetapkannya putusan PKPU sementara. Penelitian menunjukka bahwa adanya putusan pengadilan asing dalam hal ini berupa moratorium tidak mengikat hakim niaga karena Indonesia masih menganut prinsip teritorialitas dan resiprositas, sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), sehingga putusan moratorium asing tidak diakui otomatis dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial tanpa prosedur pengakuan formal yang hingga kini belum diatur secara spesifik dalam hukum nasional. Dalam kasus ini, hakim secara tersirat mengakui keberadaan putusan moratorium asing meskipun bertentangan dengan prinsip teritorialitas, sehingga menimbulkan ambiguitas dalam penerapan hukum. Kekosongan pengaturan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan entitas lintas negara, khususnya restrukturisasi utang. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi hukum nasional, baik melalui penyusunan aturan khusus mengenai cross-border debt restructurings, maupun dengan mempertimbangkan ratifikasi UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency. Model Law ini dapat memberikan kepastian hukum dan membuka jalan bagi prinsip comity antarnegara tanpa mengorbankan kedaulatan yurisdiksi Indonesia. Reformasi ini penting untuk memperkuat sistem hukum Indonesia dalam menghadapi dinamika bisnis global yang semakin kompleks.

Actions (login required)

View Item