PELAKSANAAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI DAERAH

Ari Sandy, Nasution (2025) PELAKSANAAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI DAERAH. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (213kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (301kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (127kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (145kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini membahas pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Daerah. Dalam konteks otonomi daerah, partisipasi masyarakat merupakan elemen penting yang diatur dalam berbagai peraturan Perundang-undangan di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam membentuk peraturan yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan dari masyarakat yang terkait diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah. Didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga menjelaskan terkait adanya keharusan partisipasi masyarakat dalam setiap pembentukan peraturan Perundang-undangan. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah dapat berupa tulisan ataupun seacara lisan. Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan salah satu daerah otonom di Indonesia yang juga dapat membentuk Peraturan Daerah sendiri berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Namun, implementasinya masih bersifat formalitas dan belum sepenuhnya mencerminkan aspirasi seluruh lapisan masyarakat. Studi ini bertujuan untuk melihat sejauh mana partisipasi masyarakat telah dilibatkan dalam proses pembentukan Peraturan Daerah kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 2 Tahun 2020. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini membahas permasalahan tentang: Pertama, bagaimana pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Daerah. Kedua, bagaimana konsep yang ideal partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis empiris. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan: Pertama, pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Retribusi Daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan namun masih belum maksimal terkait pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda karena disebabkan oleh beberapa faktor dan kendala yang menghambat. Kedua, konsep yang ideal partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah yaitu berupa transparansi atau keterbukaan terkait pembentukan Peraturan Daerah dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dimana harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan Perundang-undangan dan sesuai dengan materi muatan dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan. Selain asas dan materi muatan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan keunggulan daerah sehingga mempunyai daya saing dalam pertumbuhan ekonomi, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Actions (login required)

View Item