PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH DI KOTA BUKITTINGGI

Thafan Alghifari, Kurniawan (2025) PENERAPAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH DI KOTA BUKITTINGGI. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover d an Abstrak) Cover dan Abstrak.pdf - Published Version Download (260kB)
	Text (Bab I Pendahuluan) Bab I.pdf - Published Version Download (222kB)
	Text (Bab IV Penutup) Bab IV.pdf - Published Version Download (100kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (221kB)
	Text (Skripsi Full Text) Skripsi Full.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Pengelolaan keuangan daerah merupakan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang menuntut prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, pemerintah mewajibkan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai sistem resmi pelaporan keuangan daerah berdasarkan serta Permendagri Nomor 70 Tahun 2019. Namun, penerapan SIPD pada bidang pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah di Kota Bukittinggi baru diterapkan pada tahun 2024. Kondisi ini menimbulkan permasalahan hukum berupa dualisme penggunaan sistem pelaporan (antara SIPD dan SIMDA), ketidaksesuaian dengan norma hukum yang berlaku, serta potensi maladministrasi dan ketidakpastian hukum administratif. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah (1) Bagaimana Penerapan SIPD dalam Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah di Kota Bukittinggi? (2) Apa Tindak Lanjut Badan Keuangan Kota Bukittinggi untuk Mengoptimalkan Penerapan SIPD. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus di Badan Keuangan Kota Bukittinggi. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pegawai terkait, serta analisis dokumen pelaporan keuangan yang menggunakan SIPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD di Kota Bukittinggi belum sepenuhnya diterapkan, terutama pada bidang pelaporan dan pertanggungjawaban. Sistem yang masih dalam tahap pengembangan, kurangnya pelatihan teknis bagi aparatur, dan belum spenuhnya terintegrasi data lama ke SIPD menjadi faktor utama penghambat. Pemerintah Kota Bukittinggi telah melakukan berbagai upaya perbaikan, seperti pelatihan, koordinasi dengan pusat, dan penguatan infrastruktur. Namun, keberhasilan implementasi SIPD secara menyeluruh masih memerlukan pembenahan pada aspek hukum, kelembagaan, dan teknis agar sesuai dengan prinsip hukum administrasi negara Keyword : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Pelaporan Keuangan Daerah, Badan Keuangan Kota Bukittinggi, Transparansi.

Actions (login required)

View Item