Sumitro, Irsal (2025) Penegakan Hukum pada Tahapan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Kepolisian Resort Kerinci). S2 thesis, universitas andalas.
![]() |
Text (cover dan abstrak)
COVER+abstrak.pdf - Published Version Download (261kB) |
![]() |
Text (bab 1)
BAB I.pdf - Published Version Download (598kB) |
![]() |
Text (bab penutup)
penutup.pdf - Published Version Download (327kB) |
![]() |
Text (daftar pustaka)
daftar pustaka.pdf - Published Version Download (414kB) |
![]() |
Text (tesis full text)
TESIS FULL BAB.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (699kB) | Request a copy |
Abstract
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyababkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memberikan peran besar kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Polres Kerinci sebagai bagian dari institusi kepolisian memiliki tanggung jawab dalam pemberantasan narkotika di wilayah hukumnya. Namun, dalam pelaksanaannya, proses penyidikan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar aparat, serta adanya indikasi intervensi eksternal. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimanakah penegakan hukum pada tahapan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Resort Kerinci? (2) Bagaimanakah kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pada tahapan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Resort Kerinci? (3) Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam penegakan hukum pada tahapan penyidikan terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kepolisian Resort Kerinci? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, dengan data primer diperoleh melalui wawancara kepada aparat penyidik Polres Kerinci dan data sekunder diperoleh dari studi dokumen hukum dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pada tahapan penyidikan telah berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, namun masih terdapat sejumlah hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, serta tidak kooperatifnya pelaku dan saksi dalam proses penyidikan. Untuk mengatasi kendala tersebut, pihak kepolisian melakukan berbagai upaya seperti peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan, menjalin kerja sama lintas sektor, dan memanfaatkan teknologi informasi dalam proses penyidikan. Saran Melalui sistem koordinasi terpadu dan evaluasi rutin, proses penyidikan diharapkan tidak hanya berorientasi pada efek jera, tetapi juga mampu memulihkan pelaku ke dalam kehidupan sosial secara sehat dan produktif.
Item Type: | Thesis (S2) |
---|---|
Supervisors: | Dr. Yoserwan, S.H., M.H.,LL.M; Dr. Nani Mulyati, S.H., M.CL. |
Uncontrolled Keywords: | Penegakan Hukum; Penyidikan; Narkotika. |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum > S2 Hukum |
Depositing User: | s2 ilmu hukum |
Date Deposited: | 27 Aug 2025 08:21 |
Last Modified: | 27 Aug 2025 08:21 |
URI: | http://scholar.unand.ac.id/id/eprint/506104 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |