PEMBUKTIAN HASIL POLYGRAPH SEBAGAI ALAT BUKTI OLEH JPU DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 641/Pid.B/2024/PN.Pdg)

Prasetyanov, Nala Aulia (2025) PEMBUKTIAN HASIL POLYGRAPH SEBAGAI ALAT BUKTI OLEH JPU DALAM PERSIDANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 641/Pid.B/2024/PN.Pdg). S1 thesis, UNIVERSITAS ANDALAS PADANG.

	Text (Cover dan abstrak) Cover dan Abstrak Skripsi Nala Aulia Prasetyanov (2110117012).pdf - Published Version Download (91kB)
	Text (BAB I) BAB I PENDAHULUAN Skripsi Nala Aulia Prasetyanov (2110117012).pdf - Published Version Download (821kB)
	Text (BAB AKHIR) BAB IV PENUTUP Skripsi Nala Aulia Prasetyanov (2110117012).pdf - Published Version Download (70kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA) Daftar Pustaka Skripsi Nala Aulia Prasetyanov (2110117012).pdf - Published Version Download (352kB)
	Text (Skripsi Full text) SKRIPSI FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Pembuktian merupakan inti dari proses peradilan pidana karena menentukan sah atau tidaknya suatu putusan pidana. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, prinsip "tiada pidana tanpa pembuktian" (no punishment without proof) menjadi asas fundamental yang menjamin bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman tanpa adanya alat bukti yang sah dan meyakinkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia, menyoroti jenis-jenis alat bukti yang diakui dalam Pasal 184 KUHAP, dan menganalisis penerapannya dalam praktik peradilan. Tes polygraph dapat menjadi instrumen untuk menggali keterangan tersangka guna mendapatkan persesuaian dengan alat bukti sehingga menghasilkan sebuah fakta yang sebenarnya. Kedudukan polygraph pada sistem pembuktian dapat dikategorikan sebagai alat bukti surat Pasal 183 KUHAP, keterangan ahli Pasal 186 KUHAP, dan Petunjuk Pasal 188 KUHAP. Pada kenyataannya polygraph terkadang dapat diklasifikasikan pada alat bukti keterangan ahli, surat, ataupun petunjuk yang mana dari 1 (satu) produk pendukung (polygraph) tersebut dapat menghasilkan 3 (tiga) alat bukti yang dalam penggunaannya jika tidak tepat dapat berdampak penting dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, bagaimana hasil tes polygraph tersebut diklasifikasikan pada 5 alat bukti yang sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP pada perkara putusan nomor 641/Pid.B/2024.PN Pdg sebagai alat bantu yang outputnya adalah informasi tambahan untuk mengungkapkan suatu perkara tindak pidana. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Pertama, Apa pertimbangan Jaksa Penuntut Umum menyetujui dilakukan tes polygraph pada tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada putusan 641/Pid.B/2024/PN.Pdg? Kedua, Bagaimana kedudukan polygraph sebagai alat bantu dalam sistem pembuktian pidana?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pengolahan data primer yaitu wawancara dengan JPU pada putusan 641/Pid.B/2024/PN.Pdg. Dari hasil penelitian, Pertimbangan JPU menyetujui untuk dilakukan tes polygraph dikarenakan kurangnya saksi, barang bukti yang kurang memadai, dan adanya pemberian keterangan yang selalu berubah-ubah sehingga menutupi fakta yang sebenarnya terjadi. Polygraph dapat dijadikan sebagai alat bantu atau persesuaian dengan alat bukti untuk mendapatkan jejak atau informasi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Actions (login required)

View Item