Respons Pemerintah Indonesia Terhadap Beberapa Klaim Unsur Kebudayaan oleh Malaysia 2007-2019

Halim, Abrar Halim (2025) Respons Pemerintah Indonesia Terhadap Beberapa Klaim Unsur Kebudayaan oleh Malaysia 2007-2019. S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover & Abstrak) COVER DAN ABSTRAK (2).pdf - Published Version Download (445kB)
	Text (BAB I) BAB I PENDAHULUAN.pdf - Published Version Download (599kB)
	Text (BAB V) BAB V PENUTUP.pdf - Published Version Download (284kB)
	Text (Daftar Pustaka) DAFTAR PUSTAKA (1).pdf - Published Version Download (434kB)
	Text (Tesis_Full Text) TESIS FULL.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (12MB)

Abstract

Penelitian ini membahas tentang kebijakan pemerintah Indonesia di bidang kebudayaan pada periode 2007–2019, implementasinya, respons masyarakat terhadap kebijakan tersebut, serta pengaruh kegiatan kebudayaan terhadap hubungan bilateral dan internasional. Studi ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kebudayaan sebagai elemen strategis dalam memperkuat identitas nasional, memajukan kesadaran masyarakat terhadap warisan budaya, serta sebagai alat diplomasi dalam hubungan internasional. Penelitian ini meggunakan pendekatan Historis Deskriptif Kualitatif mengandalkan sumber primer yang meliputi buku, dokumen, dan arsip kebijakan kebudayaan Indonesia pada periode 2007–2019, baik dalam bentuk tulisan maupun foto. Selanjutnya sumber sekunder yang memberikan informasi tidak langsung, seperti buku, jurnal, laporan penelitian, dan situs online yang kredibel. Setelah itu penulis juga mengumpulkan sumber lisan yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat langsung di bidang kebudayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keserumpunan antara Indonesia dan Malaysia tercermin dari kedekatan sejarah dan budaya yang memunculkan konflik berupa klaim kebudayaan oleh Malaysia atas sejumlah warisan budaya Indonesia, seperti tari Pendet, Reog Ponorogo, batik, dan seni kuliner tradisional. Kasus-kasus klaim tersebut menegaskan pentingnya penguatan perlindungan budaya sebagai bagian dari kedaulatan identitas bangsa. Pemerintah Indonesia telah merespons dengan langkah-langkah konkret, termasuk mendaftarkan warisan budaya ke UNESCO, memperkuat diplomasi budaya, serta menetapkan regulasi perlindungan kekayaan intelektual berbasis budaya. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah upaya kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai reaksi atas klaim budaya, tetapi juga sebagai strategi proaktif untuk menjaga, melestarikan, dan mempromosikan kebudayaan Indonesia di tingkat internasional. Dengan demikian, pengelolaan kebudayaan yang sistematis dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan dan ketahanan budaya Indonesia di tengah dinamika global serta potensi sengketa budaya di kawasan.

Actions (login required)

View Item