Kedudukan Notaris yang dinyatakan tidak melakukan Tindak Pidana pasca adanya Putusan Peninjauan Kembali (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 PK/Pid/2020)

Shauma, Fathin Adilah (2025) Kedudukan Notaris yang dinyatakan tidak melakukan Tindak Pidana pasca adanya Putusan Peninjauan Kembali (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 PK/Pid/2020). S2 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak) Cover & Abstrak.pdf - Published Version Download (342kB)
	Text (BAB I) BAB I.pdf - Published Version Download (418kB)
	Text (BAB Akhir) BAB Akhir.pdf - Published Version Download (285kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (265kB)
	Text (Tesis fulltext) Tesis fulltext.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan membuat akta otentik sehingga dalam menjalankan kewenangannya tersebut, perlu memiliki Pemahaman substansial atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Notaris dalam menjalankan jabatannya, tidak terlepas dari permasalahan yang dapat berkaitan dengan diri Notaris sendiri dapat pula berkaitan dengan akta yang dibuatnya meskipun pada akhirnya belum tentu Notaris terlibat atau bersalah atas tuntutan yang datang padanya. Salah satu kasus yang menimpa Notaris adalah kasus yang terjadi di Denpasar, yang mana Notaris diduga secara bersama- sama melakukan tindak pidana penipuan oleh salah satu pihak penghadap. Pada kasus tersebut Notaris KNA sebagai Terdakwa yang diminta untuk membuat Akta kuasa Menjual dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara GP (dalam putusan merupakan saksi sekaligus terdakwa dalam berkas perkara yang berbeda) dengan MA (korban). Kemudian akta tersebut menimbulkan peralihan hak atas tanah sehingga Notaris KNA dianggap turut serta melakukan tindak pidana dalam Putusan pengadilan tingkat Pertama dan Tingkat Banding, sementara pada tahap Peninjuan Kembali Notaris dinyatakan tidak melakukan tindak Pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis terkait judul Kedudukan Notaris yang dinyatakan tidak melakukan Tindak Pidana pasca adanya Putusan Peninjauan Kembali (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 PK/PID/2020). Rumusan masalah dalam penelitian yang pertama yaitu bagaimanakah pertimbangan Hakim terhadap Notaris yang diduga melakukan tindak pidana dalam Putusan pada tingkat pertama, tingkat banding hingga pada putusan peninjauan kembali dan yang kedua kedudukan Notaris yang dinyatakan tidak melakukan tindak pidana pasca adanya putusan Peninjauan Kembali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penyusunan data dengan sistematis, pengkajian, selanjutnya menyimpulkan pada keterkaitan terhadap permasalahan yang diteliti dengan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian ini adalah Majelis Hakim pada tingkat pertama dan tingkat Banding dirasa kurang cermat terutama berkaitan dengan kesaksian dan fakta dalam persidangan dikarenakan Notaris KNA dinyatakan memenuhi unsur dalam dakwaan kedua yakni tindak pidana Pasal 378 jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa Notaris KNA Sengaja Memberi Kesempatan atau Sarana Dalam Tindak Pidana Penipuan, namun dalam Putusan Peninjauan Kembali Notaris tidak dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana melainkan kesalahan administratif. selanjutnya berkaitan dengan Kedudukan Notaris yang dinyatakan tidak melakukan tindak pidana pasca adanya putusan Peninjauan Kembali sebagaimana yang diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 20 PK/Pid/2020 yang pada amarnya disebutkan secara langsung bahwa hak terpidana dalam kemampun, kedudukan, dan harkat martabatnya harus segera dipulihkan, maka merujuk pada Pasal 13 UUJN dijelaskan bahwa Ketut Neli Asih belum memenuhi kriteria untuk diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Notaris oleh karena tidak dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (Lima) tahun atau lebih

Actions (login required)

View Item