Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-p2) Di Kabupaten Agam

SUCI, RAHMA NADA (2025) Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Ketidakpatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-p2) Di Kabupaten Agam. S1 thesis, UNIVERSITAS ANDALAS PADANG.

	Text (Cover dan abstrak) COVER DAN ABSTRAK.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (Bab 1) BAB I.pdf - Published Version Download (576kB)
	Text (Bab akhir) BAB AKHIR.pdf - Published Version Download (435kB)
	Text (Daftar pustaka) DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Download (533kB)
	Text (Skripsi full text) SKRIPSI FULL TEXT.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan yang berada di wilayah perdesaan dan perkotaan. PBB-P2 merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat, namun sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota. Terakhir dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaannya, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Agam masih tergolong rendah, yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan informasi, serta kendala ekonomi, sehingga tidak jarang berujung pada pemberian sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana pelaksanaan pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Agam? 2. Bagaimana penerapan sanksi administrasi terhadap wajib pajak yang tidak patuh dalam pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Agam? 3. Bagaimana upaya pemerintah daerah Kabupaten Agam dalam mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Agam?. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan hukum positif serta analisis terhadap data lapangan melalui wawancara dan dokumentasi di instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pemungutan PBB-P2 yang diterapkan di Kabupaten Agam, mulai dari pendataan objek pajak, penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), hingga mekanisme pembayaran yang dapat dilakukan melalui berbagai kanal resmi seperti Bank Nagari dan aplikasi digital. Prosedur tersebut melibatkan petugas pemungut yang ditetapkan oleh Wali Nagari dan didukung pendataan yang terus diperbarui untuk memastikan akurasi data objek dan subjek pajak. Selain itu, penelitian mengevaluasi penerapan sanksi administrasi, yaitu denda 1% per bulan bagi wajib pajak yang terlambat atau tidak melakukan pembayaran PBB-P2, serta faktor-faktor penghambat seperti keterbatasan sumber daya manusia dan kesadaran wajib pajak. Selanjutnya, upaya pemerintah daerah dalam mengatasi ketidakpatuhan meliputi optimalisasi pendataan melalui pelibatan masyarakat dan teknologi digital, edukasi wajib pajak, penguatan kerja sama dengan pemerintah nagari, dan monitoring evaluasi rutin guna meningkatkan kepatuhan dan pendapatan asli daerah.

Actions (login required)

View Item