KEBIJAKAN INDONESIA TERHADAP ANCAMAN KEDAULATAN TIONGKOK DI LAUT NATUNA UTARA TAHUN 2019–2024

Savero, Muhammad Almer Savero (2025) KEBIJAKAN INDONESIA TERHADAP ANCAMAN KEDAULATAN TIONGKOK DI LAUT NATUNA UTARA TAHUN 2019–2024. S1 thesis, Universitas Andalas.

	Text (Cover dan Abstrak.) Cover dan Astrak..pdf - Published Version Download (470kB)
	Text (BAB I ALMER) BAB I ALMER.pdf - Published Version Download (686kB)
	Text (BAB 5 ALMER) BAB 5 ALMER.pdf - Published Version Download (401kB)
	Text (DAFTAR PUSTAKA ALMER) DAFTAR PUSTAKA ALMER.pdf - Published Version Download (436kB)
	Text (Full Draft Skripsi) Full Draft Skripsi.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (7MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Indonesia dalam merespons pelanggaran kedaulatan oleh Tiongkok di kawasan Laut Natuna Utara sepanjang periode 2019–2024. Fokus utama diarahkan pada bagaimana negara mengambil langkah-langkah pengamanan maritim (maritime securitization) dalam menghadapi ancaman keamanan multidimensional yang timbul dari klaim historis Tiongkok melalui konsep nine-dashed line. Penelitian mencoba mendeskripsikan kebijakan Indonesia terhadap pelanggaran kedaulatan oleh Tiongkok di Laut Natuna Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, menggabungkan data primer dan sekunder melalui studi pustaka, dokumen kebijakan, serta pemberitaan dan laporan akademik. Kerangka teoritik yang digunakan mengkombinasikan Security Complex Theory dari Barry Buzan, yang membagi ancaman menjadi lima sektor, yaitu militer, politik, ekonomi, sosial, dan lingkungan, dengan tiga model analisis kebijakan luar negeri dari Graham Allison, yaitu Rational Actor Model, Organizational Process Model, dan Governmental Politics Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran oleh Tiongkok telah memunculkan ancaman signifikan di kelima sektor keamanan tersebut. Respons Indonesia terhadap ancaman ini cenderung bersifat simbolik, diplomatis, serta institusional, dengan keterlibatan berbagai aktor negara. Namun, respons tersebut masih menghadapi tantangan koordinasi antar- lembaga dan tarik-menarik kepentingan birokratik. Secara umum, kebijakan Indonesia menunjukkan dualisme yang berupaya untuk menjaga kedaulatan tanpa memprovokasi konflik terbuka dengan Tiongkok, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan pendekatan komprehensif lintas sektor.

Actions (login required)

View Item