PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK UNTUK DIPILIH MELALUI PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM

Rahmat, Bagja (2025) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK UNTUK DIPILIH MELALUI PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI PEMILIHAN UMUM. S3 thesis, Fakultas Hukum.

	Text (Cover & Abstrak) COVER ABSTRAK.pdf - Published Version Download (298kB)
	Text (BAB I) BAB 1.pdf - Published Version Download (1MB)
	Text (BAV VI) BAB 6.pdf - Published Version Download (302kB)
	Text (Daftar Pustaka) Daftar Pustaka.pdf - Published Version Download (374kB)
	Text (Full Text) Full Naskah.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Hak untuk dipilih dalam Pemilu merupakan aspek fundamental yang harus dijamin dan dipenuhi. Segala bentuk pelanggaran maupun sengketa terkait hak untuk dipilih dalam pemilu tersedia akses pencarian keadilan melalui penegakan hukum administrasi pemilu di Bawaslu, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi. Pada praktiknya, perlindungan hukum terhadap hak untuk dipilih masih parsial dan belum sepenuhnya memberikan jaminan khususnya pada perkara terkait persyaratan pencalonan anggota DPD yang berstatus pengurus partai politik, mantan terpidana dan keterpenuhan kuota keterwakilan perempuan. Penelitian menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap hak untuk dipilih, memerinci hambatan dalam sistem penegakan hukum administrasi pemilu dan menemukan sistem penegakan hukum administrasi pemilu yang ideal untuk menjamin pemenuhan hak dipilih dalam Pemilu. Dengan menggunakan penelitian hukum doktrinal/normatif, penelitian ini menemukan bahwa: Pertama, Perlindungan hukum terhadap hak untuk dipilih melalui penegakan hukum administrasi Pemilu dilakukan dalam bentuk perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yang bersifat korektif atau punitif berupa pemulihan atau pembatasan hak pencalonan peserta Pemilu/kandidat; Kedua, Pemenuhan jaminan hak untuk dipilih masih mengalami hambatan normatif berupa perubahan norma di tengah tahapan pemilu dan ketentuan multitafsir maupun hambatan kelembagaan berupa tugas dan wewenang penegakan hukum administrasi pemilu dilakukan oleh multi-institusi yang tidak terkoneksi dan kesiapan teknis penyelenggara pemilu dalam menindaklanjuti putusan penegakan hukum administrasi pemilu; dan Ketiga, model ideal penegakan hukum administrasi Pemilu dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak untuk dipilih yakni (1) pencegahan maladministrasi Pemilu; dan (2) sistem penegakan hukum administrasi Pemilu yang saling terhubung pada masing-masing institusi (electoral justice in many connected rooms).

Actions (login required)

View Item